REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut semua negara saat ini berkompetisi untuk memperebutkan investasi dan teknologi mutakhir.
"Kelihatannya ya, misalnya ada (negara-negara) G20 ketemu, kelihatannya salaman baik-baik, tapi semua saling berkompetisi," kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Program Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Jokowi menambahkan, hal itu tak hanya di level global dalam pertemuan negara-negara penguasa 85 persen ekonomi dunia pada forum G20. Menurut Presiden Jokowi, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara juga bersaing ketat untuk memerebutkan investasi dan teknologi.
"Di Asean sendiri kelihatan rangkulan, salam-salaman tapi berkompetisi. Saling rebut investasi, teknologi, semua negara," kata Presiden Jokowi.
Karena itu, kata Presiden, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci penting untuk menumbuhkan daya saing bangsa agar bisa menarik investasi dan membangun teknologi.
"Kuncinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM unggul, SDM yang berkualitas," ujar Presiden Jokowi.
Karena pentingnya kualitas SDM Indonesia, Presiden meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjalankan tugas dengan baik dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas keluarga.
"Membangun keluarga berkualitas tidak mudah tapi saya meyakini 1,2 juta penyuluh di BKKBN plus pendampingnya mampu melakukan itu. Artinya SDM unggul itu jadi kunci daya saing bangsa," ujar Presiden Jokowi.
Pemerintah Indonesia mengandalkan investasi untuk menjaga tren pemulihan ekonomi pada 2023. Presiden Jokowi telah mencanangkan target investasi pada 2023 mencapai Rp 1.400 triliun, atau meningkat dibanding 2022 yang sebesar Rp 1.200 triliun.
Dengan dukungan investasi, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3 persen pada 2023.
"Terkait dengan investasi, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada Rp 1.200 triliun, berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai. Cuma Bapak Presiden minta tahun depan targetnya Rp 1.400 triliun, perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/1/2023).
