REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi oleh kementerian dan lembaga terkait. Masalah stunting ini, kata dia, tidak hanya terkait dengan makanan dan gizi, namun juga terkait dengan lingkungan dan sanitasi.

“Karena masalah stunting bukan urusan tambahan makanan urusan gizi tapi juga lingkungan, air bersih, rumah sehat, masalah sanitasi jamban, ini penanganannya bukan hanya satu kementerian atau lembaga tapi harus terintegrasi,” kata Jokowi saat membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Penurunan Stunting, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Jokowi menyebut penanganan secara terintegrasi dan terkonsolidasi akan memudahkan penyelesaian stunting. Angka stunting saat ini tercatat terus mengalami penurunan, dari 37 persen di 2014 menjadi 21,6 persen di 2022. Jokowi pun menargetkan penurunan stunting menjadi 14 persen di 2024 nanti.

“Jadi target sekali lagi kembali ke target 14 persen bukan sesuatu yang menurut saya setelah dilihat di lapangan bukan target yang sulit. Hanya kita mau atau tidak mau. Asal kita bisa konsolidasikan ini,” jelas dia.

Jokowi menekankan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul menjadi kunci untuk bersaing dengan negara lain. Hal inipun menjadi tugas BKKBN untuk memperbaiki kualitas SDM masyarakat Indonesia.

“Jadi tugas BKKBN tidak mudah. Membangun keluarga berkualitas tidak mudah tapi saya meyakini 1,2 juta penyuluh di BKKBN plus pendampingnya mampu melakukan itu. Artinya SDM unggul itu jadi kunci daya saing bangsa. Dan stunting di negara kita jadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan,” kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika