Rabu 25 Jan 2023 16:52 WIB

Dilantik Jadi PM Selandia Baru, Chris Hipkins Fokus Atasi Inflasi

Inflasi tahunan Selandia Baru mencapai 7,2 persen pada kuartal keempat 2022.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Chris Hipkins pada Rabu (25/1/2023) secara resmi dilantik menjadi perdana menteri Selandia Baru, menggantikan Jacinda Ardern.
Foto: EPA-EFE/BEN MCKAY
Chris Hipkins pada Rabu (25/1/2023) secara resmi dilantik menjadi perdana menteri Selandia Baru, menggantikan Jacinda Ardern.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Chris Hipkins pada Rabu (25/1/2023) secara resmi dilantik menjadi perdana menteri Selandia Baru, menggantikan Jacinda Ardern. Dalam konferensi pers setelah rapat kabinet pertama Hipkins sebagai perdana menteri, dia menekankan, pemerintahannya akan fokus untuk mengatasi inflasi.

Hipkins berbicara setelah data dirilis menunjukkan inflasi tahunan Selandia Baru mencapai 7,2 persen pada kuartal keempat. Angka ini di bawah perkiraan bank sentral yaitu sebesar 7,5 persen.

Baca Juga

"Warga Selandia Baru benar-benar akan melihat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang bahwa biaya hidup adalah inti dari program kerja kami. Ini adalah prioritas nomor satu yang kami hadapi sebagai pemerintah dan mereka akan melihat bukti nyata dari itu," ujar Hipkins, dilaporkan Aljazirah, Rabu (25/1/2023).

Sebelumnya selama dua tahun terakhir, pemerintahan Ardern berupaya untuk memperbaiki perekonomian pascapandemi Covid-19 dan pengaruh perang Rusia-Ukraina. Namun upaya pemerintahan Ardern terhalang oleh melonjaknya inflasi dan resesi. 

Hipkins dikenal banyak orang dengan nama panggilan "Chippy". Nama panggilan ini sesuai dengan sikap dan keterampilannya yang ceria. Hipkins menggambarkan dirinya sebagai "orang Kiwi biasa" dari latar belakang kelas pekerja yang menyukai roti sosis dan bersepeda ke tempat kerja.

Di bawah kepemimpinan Ardern, Hipkins menjabat sebagai menteri pendidikan dan kepolisian. Hipkins yang merupakan pemimpin Partai Buruh menjadi terkenal di hadapan publik selama pandemi Covid-19, ketika dia bertugas untuk mengatasi manajemen krisis.

Jajak pendapat 1News-Kantar yang dirilis pada Desember 2022 menunjukkan dukungan Partai Buruh turun menjadi 33 persen dari 40 persen pada awal tahun. Dengan demikian, Partai Buruh tidak akan dapat menjadi mayoritas bahkan dengan mitra koalisi tradisional Partai Hijau sebesar 9 persen. Sementara Partai Nasional yang konservatif mendapat keuntungan dari penurunan Partai Buruh.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement