REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya meningkatkan penerapan syariat Islam dengan terus mendorong peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana yang berakibat pada sanksi hukuman cambuk.
"Tidak ada kelonggaran bagi para pelanggar syariat islam, jika terbukti bersalah maka mereka akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan aturan qanun yang berlaku di Aceh,? kata Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh BaratMirsal di Meulaboh, beberapa hari lalu.
Pemerintah daerah tetap berkomitmen dan tegas dalam menegakkan syariat islam di daerahnya, bagi setiap pelanggarsesuai dengan hukum yang telah di atur dalam QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Mirsal berharap penerapan hukuman jinayat bagi terpidana pelanggar syariat Islam, dapat memberikan efek jera untuk para pelaku, sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar menghindari perbuatan yang dilarang dalam syariat islam.
Ia juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan aparat penegak hukum terkait lainnya, agar rutin melakukan pengawasan.
Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya berbagai tindak pidana pelanggaran syariat Islam sesuai aturan yang berlaku.
Disamping itu, sebagai kewajiban seorang muslim dalam menegakkan amar ma?ruf nahi munkar, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya perbuatan zina di berbagai tempat dan wilayahnya masing-masing, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
"Pelaksanaan dan penegakan syariat islam bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat," kata Mirsal.
Mirsal juga mengajak semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk saling bersinergi dalam mewujudkan syariat Islam yang sempurna di Aceh Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika