REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dengan sistem full cycle atau menggunakan barcode khusus roda empat mulai diberlakukan di Kota Banda Aceh mulai Kamis (26/1/2023).
"Jadi mulai besok sudah diberlakukan sistem full barcode itu, sesuai ketentuan dari pemerintah atau Pertamina," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin di Banda Aceh, Rabu.
Nahrawi mengatakan, Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba full cycle subsidi tepat pembelian Pertalite itu di enam kabupaten/kota sebagai upaya agar penyalurannya lebih tepat sasaran. "Uji coba subsidi tepat full cycle itu hanya untuk pembelian Pertalite, dan berlaku hanya untuk roda empat saja," ujarnya.
Meski demikian, kata Nahrawi, terhadap masyarakat yang belum terdaftar di MyPertamina, juga masih dapat dilayani, hanya saja dilakukan pembatasan maksimal 20 liter. "Jadi ada pembatasan bagi yang belum terdaftar, sedangkan yang menggunakan barcode bisa mendapatkan 120 liter per hari," katanya.
Tujuan uji coba full cycle subsidi Pertalite, kata Nahrawi, untuk melihat kesiapan sistem penyaluran Pertalite menggunakan QR Code dan digitalisasi penyalurannya sesuai kuota. "Untuk mempermudah pendaftaran, Pertamina menyiapkan lokasi booth pendaftaran langsung di SPBU, dan pelanggan diharapkan dapat mengikuti aturan ini untuk kenyamanan bersama," kata Nahrawi Noerdin.
Selain Aceh, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah juga melakukan uji coba full cycle untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada hari ini, Kamis (26/1/2023).
“Uji coba full cycle ini, akan kami lakukan pada 26 Januari dan 30 Januari 2023 nanti,” ungkap Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho, di Semarang, Rabu (18/1/2023) lalu.
Per tanggal 26 Januari 2023, jelas Brasto, uji coba full cycle akan dilakukan di 13 kabupaten/ kota di Jawa Tengah dan tiga kabupaten/ kota di DIY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika