REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, guna menghadapi ancaman stagflasi dan kenaikan tingkat suku bunga di beberapa negara, pemerintah menyiapkan berbagai langkah. Di antaranya, mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri.

"Kita harus mengambil payung sebelum hujan. Maka devisa hasil ekspor itu harus menjadi buffer ekonomi kita," ujarnya usai Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ia menyebutkan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait DHE akan disiapkan dalam waktu tiga bulan. Usulannya pun kini sedang dibahas.

Dirinya menuturkan, masuknya DHE ke dalam negeri bertujuan mencegah pelarian modal atau capital flight dari Indonesia. Itu karena beberapa negara yang tengah menghadapi stagflasi, inflasi tinggi, serta pertumbuhan ekonomi rendah bahkan negatif seperti Amerika Serikat (AS), kemungkin akan terus menaikkan tingkat suku bunganya.

"Kalau tingkat suku bunganya terus naik, bahaya bagi kita yaitu capital flight. Guna mencegah capital flight harus punya dana yang cukup terutama untuk biaya ekspor dan impor. Kebutuhan ekspor dan impor itu disediakan oleh devisa hasil ekspor yang masuk," ujar Airlangga.

Maka, lanjut dia, pemerintah mempersiapkan ekosistem devisa atau dolar AS di dalam negeri. Dengan begitu, pengusaha Indonesia tidak terus bergantung kepada perbankan di Singapura.

"Kita persiapkan infrastrukturnya di dalam negeri, semuanya di dalam PP. Termasuk nanti BI (Bank Indonesia) akan keluarkan PBI karena itu ada dalam amanat P2SK. Lalu, Kemenkeu yang akan tentukan dan siapkan insentifnya, lagi kita bahas terkait bunga dan nonbunganya, baik rupiah maupun dolar AS terhadap devisa hasil ekspor yang ada di Indonesia," tutur Airlangga.

Dirinya menegaskan, kebijakan itu harus dibuat agar bisa bersaing dengan Singapura. "Kompetitif dengan Singapura" tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika