Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat audensi dengan anggota DPRD saat aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)

Paguyuban perangkat desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (26/1/2023). Mereka mendatangi DPRD DIY menolak rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, mereka juga meminta masa jabatan tidak disesuaikan dengan kepala desa dan masa kerja perangkat desa sampai 60 tahun. (FOTO : Republika/Wihdan Hidayat)