REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, seluruh belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 telah dinormalisasi. Maka, seluruh program yang sebelumnya ditangani Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) akan dikelola oleh kementerian atau lembaga (K/L) masing-masing.
“Kalau kita bicara transisi 2023, tadi seluruh belanja kembali ke kementerian dan lembaga. Jadi kembali ke K/L, tidak ada lagi yang disebut PC-PEN,” ujar Sri dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Kamis (26/1/2023).
Belanja APBN 2023, kata dia, dirancang mencapai Rp 3.061,2 triliun. Sedikit menurun dari realisasi sementara 2022 yang mencapai Rp 3.090,8 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, APBN tidak lagi melakukan belanja vaksin dan pembayaran pasien Covid-19. Menkeu menekankan, alokasi belanja negara ini justru akan diarahkan mendorong produktivitas dan melindungi masyarakat.
Dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran tetap dilakukan. “Sehingga, pada 2023 ini sebetulnya kalau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), harga BBM cenderung turun, kita akan tetap punya ruangan yang cukup,” jelas dia.
Dia memerinci, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 612,2 triliun dan anggaran kesehatan Rp 178,7 triliun. Lalu anggaran perlindungan sosial masih lebih tinggi dari 2022 yakni Rp 476 triliun.
Berikutnya anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, anggaran ketahanan energi Rp 341,3 triliun termasuk didalamnya untuk subsidi. Lalu anggaran infrastruktur direncanakan Rp 392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp 316,9 triliun.
“Jadi ini situasi APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Sehingga kita berharap 2023 tetap melanjutkan pemulihan ekonomi, makanya kita optimis, kita tetap jaga stabilitas dan juga inequality dikurangi, belanja belanja bansos dan berbagai pendidikan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan, dan pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan tetap resilien,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika