REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Swedia disebut gagal mencegah kejahatan kebencian berbasis agama terhadap Muslim dan Yahudi. Pada 2021, Muslim menanggung beban lebih dari setengah (51%) dari semua kejahatan kebencian terhadap kelompok agama di Swedia.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Dewan Pencegahan Kejahatan Nasional, anga tersebut diikuti oleh kelompok Yahudi (27%), Kristen (11%) dan kelompok lainnya (11%). Wanita Muslim dan Yahudi lebih mungkin dibandingkan pria untuk menjadi korban kejahatan rasial.
Dalam Laporan Kebebasan Beragama 2021 oleh Departemen Luar Negeri AS, disampaikan banyak kejahatan rasial di Swedia tidak dilaporkan ke polisi. Menurut survei terhadap lebih dari 16.000 orang di 12 negara anggota UE, oleh Badan Hak Fundamental blok tersebut, anti-Semitisme disebut "dinormalisasi dengan tidak nyaman" di Swedia.
Lebih lanjut, sebanyak 40 persen responden dari Swedia menyatakan mereka telah mengalami pelecehan antisemit dalam lima tahun terakhir. Hampir sepertiga responden mengatakan mereka telah mengalami pelecehan antisemit dalam 12 bulan.
Selain itu, 39 persen responden mengatakan mereka khawatir menjadi korban pelecehan atau pelecehan verbal anti-Semit dalam waktu 12 bulan. Tidak hanya itu, 27 persen menyatakan mereka takut diserang secara fisik dalam periode yang sama.
Partai sayap kanan Demokrat Swedia menerima 17 persen suara pada 2017 dan 20 persen pada 2022, yang menunjukkan peningkatan sikap anti-Semit di masyarakat secara luas.
Di negara tempat tinggal 15.000 orang Yahudi, kota Malmo telah menjadi pusat kejahatan rasial anti-Semit. Hal ini dibuktikan dengan insiden kekerasan yang sering terjadi.
Menurut penelitian UE yang dilakukan pada 2019, kejahatan rasial anti-Semit telah meningkat sebesar 70 persen dalam lima tahun terakhir di Malmo. Dilaporkan pula jamaah sinagoga di Malmo telah menurun dari 2.500 menjadi 500 dalam 20 tahun terakhir.
Dilansir di Anadolu Agency, Kamis (26/1/2023), Pemerintah Swedia berusaha memperbaiki citranya dengan menjadi tuan rumah "Forum Peringatan Holocaust dan Anti-Semitisme" di kota itu.
Namun pada 2021, dalam salah satu kegiatan tersebut, kata-kata "Holocaust adalah tipuan" diproyeksikan ke Sinagog Malmo. Gerakan Perlawanan Skandinavia neo-Nazi mengaku bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Pejabat organisasi Yahudi terkadang mengungkapkan keprihatinan mereka tentang situasi di Swedia dalam sumber terbuka. Menurut Ketua Anti-Defamation and Denial League (ADL) Jonathan Greenblatt, orang Yahudi Swedia prihatin dengan anti-Semitisme dan merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan identitas agama mereka di negara tersebut.
Brenda Katten, yang bekerja pada integrasi imigran dan memimpin Asosiasi Israel, Inggris dan Persemakmuran, juga merasa sulit untuk tinggal di Swedia sebagai seorang Yahudi. Ia yakin anggota komunitas Yahudi tengah menghadapi anti-Semitisme yang berkembang di Swedia, serta hidup dalam ketakutan akan pelecehan fisik atau verbal.
Siyavosh Derakhti, yang bekerja melawan anti-Semitisme dan xenofobia, menyatakan komunitas Yahudi di Malmo telah berkurang 50 persen dalam 10 tahun terakhir. Menurut Derakhti, anti-Semitisme mengancam keberadaan minoritas di Malmo.
Delegasi ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi Swedia pada 4 November. Pakar keadilan dan kesetaraan rasial, Tracie Keesee, Yvonne Mokgoro dan Juan Mendez mengadakan pembicaraan di Stockholm, Malmo dan Lund.
Pakar independen dari dewan mendesak Swedia meningkatkan upaya memerangi rasisme sistematis, serta fokus pada strategi untuk memulihkan kepercayaan antara polisi dan kelompok minoritas. Keesee menekankan polisi Swedia harus mendiversifikasi staf mereka untuk mencerminkan masyarakat multikultural.
Ikuti Whatsapp Channel Republika