Kamis 26 Jan 2023 18:35 WIB

Ini Strategi Agro Jabar Jaga Stabilitas Pangan Kelola Pusat Distribusi Provinsi

PDP menjaga stabilisasi harga bahan pokok dengan mengintervensi ketika ada kenaikan.

Rep: Arie Lukihardianti / Red: Agus Yulianto
Direktur Utama PT Agro Jabar, Nurfais Almubarok mengatakan, konsep bisnis yang akan dilakukan oleh PT Agro Jabar dalam mengelola Pusat Distribusi Provinsi melalui Platform Digital akan mengintegrasikan supply chain management dan jaringan distribusi dengan sistem otorisasi.
Foto: Istimewa
Direktur Utama PT Agro Jabar, Nurfais Almubarok mengatakan, konsep bisnis yang akan dilakukan oleh PT Agro Jabar dalam mengelola Pusat Distribusi Provinsi melalui Platform Digital akan mengintegrasikan supply chain management dan jaringan distribusi dengan sistem otorisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meresmikan Gudang Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berada di Kabupaten Purwakarta pada Rabu (25/1/2023) kemarin. Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Jabar ini, akan menyimpan cadangan semua komoditas pangan yang jadi kebutuhan warga. Hal ini, sejalan dengan Perda No 1 Tahun 2020 tentang fungsi Pusat Distribusi Provinsi. Yakni, Distribusi, Stabilisasi, dan Kontirbusi 

Direktur Utama PT Agro Jabar, Nurfais Almubarok mengatakan, konsep bisnis yang akan dilakukan oleh PT Agro Jabar dalam mengelola Pusat Distribusi Provinsi melalui Platform Digital akan mengintegrasikan supply chain management dan jaringan distribusi dengan sistem otorisasi. Yakni, dengan bekerja sama bersama BJB dan PT Jamkrida.

Baca Juga

Pengelolaan ini, kata Nurfais, akan menggunakan model bisnis 'Food Ecosystem Financing' yang akan menjamin end to end  bisnis pelaku dan cash to cash transaksi yang terukur serta terpercaya secara cashless.  "Sehingga ini menjamin PT Agro Jabar menjalankan GCG dengan baik," ujar Nurfais, Kamis (26/1).

Nurfais mengatakan, PT Agro Jabar saat ini sedang berjuang untuk menjadi Distributor Pertama (D1) untuk komoditas minyak goreng, kedelai, gula konsumsi, gula rafinasi (untuk UKM industri) dan produk-produk frozen berupa daging dan ikan. Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk mengatasi defisit kebutuhan pokok di Jawa Barat dengan harga yang kompetitif dan efisien.