REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elon Musk dituduh terlibat kasus penyensoran film dokumenter BBC yang menggambarkan peran Perdana Menteri India Narendra Modi kerusuhan anti-Muslim pada 2002. Twitter dianggap memihak Pemerintah India dengan penyensoran film dokumenter berjudul India: The Modi Question yang mengkritik Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dalam film itu, ditunjukkan bahwa Modi mengizinkan kekerasan berbasis agama terhadap Muslim. India merupakan negara dengan mayoritas Hindu dengan minoritas Muslim.
Pemerintahan Modi mengatakan telah meminta platform media sosial, termasuk Twitter untuk menyensor unggahan tentang film dokumenter tersebut. Pemerintah beralasan dokumenter tersebut sebagai propaganda permusuhan dan sampah anti-India. Twitter tampak memenuhi permintaan itu dengan memblokir cicitan tertentu agar tidak terlihat di India. Hal ini berdasarkan tangkapan layar pemberitahuan yang diunggah pekan ini oleh pengguna Twitter.
“Tweet dari @derekobrienmp ini telah ditahan di India sebagai tanggapan atas permintaan hukum,” demikian salah satu pemberitahuan yang diposting oleh Derek O’Brien, anggota parlemen India, dikutip dari NBC News, Kamis (26/1/2023).
Pemberitahuan itu muncul menggantikan cicitan tentang film dokumenter tersebut, menurut tangkapan layar O'Brien. Musk, miliarder teknologi yang membeli Twitter pada tahun lalu, pernah menyebutkan bahwa dirinya seorang absolutis kebebasan berbicara. Musk mengakui, subjek tersebut dalam sebuah cicitan pada Rabu (25/1/2023), tanpa membuat janji tentang apa yang akan dia lakukan.
"Pertama yang saya dengar," tulis Musk menanggapi pertanyaan dari pengacara Kanada David Freiheit.
“Tidak mungkin bagi saya untuk memperbaiki setiap aspek Twitter di seluruh dunia dalam semalam, sambil tetap menjalankan Tesla dan SpaceX,” ujarnya, merujuk pada beberapa perusahaan tempat dia menjadi CEO.
Jawaban singkat Musk berbeda dengan tanggapan pribadi yang terkadang mendetail yang dia berikan kepada orang lain jika mengeluh tentang Twitter. “Operator hotline pengaduan daring. Tolong sebutkan keluhan Anda di bawah ini,” demikian twit-nya pada bulan November.
Twitter tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar tambahan, tetapi reaksi muncul terhadap keputusan perusahaan San Francisco untuk memenuhi permintaan India. Salah satunya datang dari Rasheed Ahmed, direktur eksekutif Dewan Muslim Amerika India, sebuah organisasi advokasi.
Menurut Ahmed, Musk harus membuktikan klaim terkait dirinya sebagai absolutis kebebasan berbicara. Figur publik yang memproklamirkan diri seperti Elon Musk harus melakukan apa yang dikatakannya.
“Dengan menyensor unggahan Twitter soal dokumenter BBC, Musk telah menjelaskan bahwa baginya, keuntungan lebih penting daripada hak asasi manusia,” kata Ahmed.
Penentang Modi selama bertahun-tahun menuduhnya tidak bertindak dalam menghadapi kekerasan nasionalisme Hindu, termasuk pembantaian lebih dari 1.000 Muslim pada 2002, ketika dia menjadi kepala negara bagian Gujarat di India. Modi menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.
