Kamis 26 Jan 2023 23:01 WIB

Komunitas Yahudi Swedia: Izin Membakar Alquran Kesalahan Besar

Politisi Swedia membakar mushaf Alquran di dekat Kedubes Turki di Stockholm.

Dengan penjagaan polisi, pemimpin partai sayap kanan Stram Kurs (Garis Keras), Rasmus Paludan, membakar sebuah Alquran di depan Kedutaan Besar Turki di Ibu Kota Swedia, Stockholm, 21 Januari 2023.
Foto: EPA-EFE/Fredrik Sandberg/TT SWEDEN OUT
Dengan penjagaan polisi, pemimpin partai sayap kanan Stram Kurs (Garis Keras), Rasmus Paludan, membakar sebuah Alquran di depan Kedutaan Besar Turki di Ibu Kota Swedia, Stockholm, 21 Januari 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Mengizinkan pembakaran salinan kitab suci umat Islam Alquran, di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, adalah kesalahan besar dan undang-undang mengenai kejahatan kebencian di negara itu harus diubah, kata Dewan Komunitas Yahudi Swedia seperti dikutip Anadolu, Kamis (26/1/2023).

Ketua dewa tersebut, Lena Posner-Korosi, mengatakan kepada Anadolu bahwa Swedia memiliki UU mengenai kebebasan berekspresi dan protes, tetapi UU tersebut seharusnya tidak melewati batas hingga mengarah pada ujaran kebencian.

Baca Juga

Sambil mengacu pada UU terkait kejahatan dan ujaran berdasarkan kebencian, ia menyebut mengerikan dan menakutkan? bahwa UU tersebut membolehkan orang melakukan tindakan-tindakan yang menyerang Alquran, Alkitab, dan Taurat.

Meskipun pelaku memiliki hak hukum, katanya, polisi seharusnya tidak mengizinkan orang yang bersangkutanmelakukan tindakan itu di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm.

Pada 21 Januari, Rasmus Paludan, politisi ekstrem kanan Denmark, membakar Alquran di depan Kedubes Turki di Stockholm--di bawah perlindungan polisi dan izin dari otoritas-- hingga memicu gelombang kecaman dari dunia Arab dan Islam.

"Tindakan itu jelas adalah provokasi. Ia bebas melakukannya di Swedia tetapi ia tidak bisa memilih di mana akan dilakukan, itu seharusnya tidak diizinkan. Itu adalah kesalahan besar," kata Posner-Korosi.

Ancaman bagi demokrasi

Posner-Korosi juga mengatakan mereka harus angkat suara sebagai minoritas di Swedia. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak dapat diterima dan juga merupakan ancaman bagi demokrasi.

"Kita harus merasa aman sebagai minoritas dalam masyarakat demokrasi. Kita harus bisa bebas di jalanan, tidak ada yang boleh melecehkan kita," katanya.

"Hal ini menimbulkandilema, tapi kami berdampingan bersama masyarakat Muslim dan kami tidak akan menyerah. Kami akan mengangkat isu ini lagi dan lagi," ujar Posner-Korosi.

"Mungkin ada upaya untuk merevisi undang-undang," katanya.

Ia menceritakan bahwa di KotaMalmo, Swedia selatan, seorang wanita menjadi sasaran kejahatan kebencian karena memakai jilbab dan jilbabnyacoba dilepas. Perlakuan serupa, ujar Posner-Korosi, dialami oleh seorang pria Yahudi yang mengenakan kipah(tutup kepala yang dipakai laki-laki Yahudi).

"Bahasa kebencian digunakan terhadap warga Muslim dan Yahudi," katanya.

Ia mendesak kedua komunitas untuk melaporkan kejadian-kejadian seperti itu kepada polisi supaya tergambar dalam statistik. Ia menyayangkan keadaan bahwa masyarakat Swedia bersifat homogen, yang tidak terbiasa dengan imigran dan kaum minoritas.

Ketika terjadi kejahatan kebencian secara fisik maupun verbal, tidak jelas apakah pelaku sudah pasti akan dihukum," kata Posner-Korosi.

"Polisi perlu menyelidiki. Undang-undang perlu direvisi dalam ruang lingkup kebebasan beragama dan kejahatan rasial terhadap minoritas."

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement