Survei BPS Sebut DIY Provinsi Termiskin, Bupati Sleman: Tidak Valid
Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menyampaikan sambutan di rapat evaluasi kegiatan Kelompok Perempuan Tangguh Sleman (KPTS) dan penyampaian rencana kerja 2023, di Rumah Dinas Bupati Sleman, Jumat (27/1/2023). | Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menilai survei Badan Pusat Statistik yang mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi termiskin di Jawa tidak valid. Sebab survei tersebut menurutnya hanya berdasarkan perputaran uang di DIY.
"Data kemarin untuk survei untuk belanja itu berdasarkan uang yang keluar itu semua, jadi data ini tidak valid," kata Kustini dalam rapat evaluasi kegiatan Kelompok Perempuan Tangguh Sleman (KPTS) dan rencana kerja 2023, di Rumah Dinas Bupati Sleman, Jumat (27/1/2023).
Ia pun membantah jika masyarakat DIY dikatakan miskin. Menurutnya masyarakat DIY khususnya warga Sleman tidak berbelanja lantaran kebutuhan mereka sudah terpenuhi dari menanam.
"Warga Sleman khususnya tidak harus belanja beras karena punya beras sendiri, tidak harus belanja cabai karena punya cabai sendiri, tidak harus belanja sayur karena punya, tapi kan tidak belanja to bu. Lha itu itungane (Itu hitungannya) di BPS itu surveinya belanja perputaran uang, jadi setiap tidak ada perputaran dikira ra ono dhuwit (dikira tidak ada uang) padahal sugih-sugih (kaya-kaya)," ucapnya.
Ia pun juga mempertanyakan survei yang dilakukan BPS tersebut. Ia mengusulkan agar survei tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Yogyakarta.
"Kata siapa Sleman miskin, rumahnya apik-apik, duwe (punya) sapi, punya kambing, ayam banyak, tandurane akeh (tanamannya banyak), kok dikatakan miskin, itu kan salah survei. Sehingga kita usul supaya surveinya nanti disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Yogyakarta khususnya di Sleman, karena kita itu termasuk membantu pemerintah untuk ketahanan pangan, sehingga itu semua saya percaya panjenengan (Anda) tetap eksis, karena panjenengan perempuan tangguh bisa menanam, memelihara, menghasilkan," ungkapnya.
Sebelumnya merilis hasil survei terbaru. Hasilnya DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. Selain itu upah minimum provinsi (UMP) DIY juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.
BPS juga mencatat persentase penduduk miskin di DIY pada September mencapai 11,49 persen. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.