REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi data Badan Pusat Statistik terbaru tentang peningkatan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta atau 9,57 persen meningkat 0,03 persen dari Maret 2022.
Ma'ruf mengatakan Pemerintah akan terus menggenjot penurunan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 ini.
"Memang ada terjadi seperti itu ya kenaikan tetapi dalam arti year on year terjadi penurunan. Karena itu, kita memang menarget 2024 itu memang sampai di 8 persen ini kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrem nol persen," ujar Ma'ruf di Pangkalan TNI AU Samsyudin Noor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1/2023).
Ma'ruf menyebut kenaikan penduduk miskin dipengaruhi beberap faktor salah satunya pandemi. Namun, kata Ma\'ruf, meski mengalami kenaikan, jika dibandingkan year on year (YoY), angka ini lebih rendah dibandingkan September 2021.
Saat ini, angka kemiskinan ekstrem masih sekitar 4 juta penduduk. Pemerintah menerapkan program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui dua skema yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Program ini dimulai 2021 dengan 7 provinsi di dalamnya 35 kabupaten/kota menjadi prioritas penanganan dan 212 kabupaten kota di 25 provinsi pada 2022 lalu.
"Tahuh 2023 ini akan kita genjot lagi beberapa kabupaten kota, sisanya di 2024. Insya allah yakin kita 0 persen kemiskinan ekstrem bisa kita capai kecuali ada hal-hal yang luar biasa ya kalau tidak sesuai target-target yang sudah kita lakukan," kata Ma'ruf.
Dengan begitu, Ma'ruf optimistis target menihilkan kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai. "Kemarin ini malah kita kaitkan dengan PEN, pemulihan ekonomi nasional itu termasuk di dalam masalah dan penurunan ekstrem sudah turun sekarang ini. Nanti datanya kita lihat, target 2024 0 persen kemiskinan itu kita harapkan akan bisa tercapai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika