REPUBLIKA.CO.ID, PRAYA -- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Kurikulum Merdeka untuk memperkuat dukungan pada kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Selain itu, Lombok Tengah juga telah membentuk Tim Akselerasi Literasi Kabupaten," kata Sekda Lombok Tengah, H Lalu Firman Wijaya di Praya, Sabtu (28/1/2023).

Ia mengatakan, salah satu tujuannya adalah memperluas praktik baik dari uji coba implementasi Kurikulum Merdeka ke lebih banyak sekolah dan madrasah yang ada di Lombok Tengah.

"Pelaksanaan kurikulum merdeka ini terus dikembangkan di semua sekolah, termasuk sekolah swasta," katanya.

Ia mengatakan, berbagai dukungan dan upaya yang telah berjalan di Lombok Tengah ini merupakan ikhtiar besar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik melalui penguatan pondasi dasar literasi dan numerasi pada anak-anak didik di sekolah dan madrasah.

"Secara khusus, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri telah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya melalui sektor pendidikan ini," katanya.

Rapor Pendidikan 2022 yang menempatkan capaian literasi dan numerasi Kabupaten Lombok Tengah di zona kuning yang artinya kurang dari 50 persen siswa SD yang mengikut tes memiliki kecakapan literasi dasar.

"Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah," katanya.

Untuk itu, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang tengah berjalan ini, Kabupaten Lombok Tengah menargetkan tahun ini bisa bergerak meningkatkan mutu pembelajaran literasi dan numerasi sehingga sebagian besar siswa SD menguasai literasi dasar.

"Dengan adanya program Kurikulum Merdeka ini bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan SDM di Lombok Tengah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika