Senin 30 Jan 2023 13:31 WIB

BPKH: Pengelolaan Dana Haji Murni Syariah

Dana kelolaan haji tercatat Rp 166 triliun dengan antrian 5,26 juta jamaah.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Lida Puspaningtyas

Foto: AP Photo/Amr Nabil

Jamaah haji berjalan mengelilingi Kabah, bangunan kubik di Masjidil Haram, selama ibadah haji tahunan, di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (10/7/2022). Ibadah haji tahunan Islam di Arab Saudi akan kembali ke tingkat pra-pandemi pada 2023 setelah pembatasan melihat peringatan keagamaan tahunan dibatasi karena kekhawatiran tentang virus corona, kata pihak berwenang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan menyebut pengelolaan dana haji dilakukan murni sesuai syariah. Setiap langkah penempatan dan konsultasi dilakukan bersama Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

"BPKH pengelolaannya murni syariah, sesuai arahan dan konsultasi DSN MUI. Kami ambil risk-free investment dengan current yield 7,8 persen di SBSN, di atas harga pasar 6,8 persen," ujar dia dalam agenda Forum Diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan, Senin (30/1/2023).

Baca Juga

Berdasarkan perhitungan dana setoran jamaah Rp 25 juta dan jumlah jamaah tunggu mencapai 5,3 juta, maka total dana jamaah senilai Rp 132,5 triliun. Hingga saat ini, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 166 triliun.

Berdasarkan data kontribusi BPKH selama periode 2018-2022, Indra menyebut Internal Rate of Return (IRR) equivalent sebesar 47 persen atau rerata pertahun 9,5 persen. Kontribusi dan tabungan BPKH senilai Rp 62,8 tirliun dan total setoran awal Rp 132,5 triliun.

"Dana haji aman, ada Rp 166 triliun dengan antrian 5,26 juta jamaah. Tidak ada satu sen-pun investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur," lanjutnya.

Indra menyebut, selama lima tahun terakhir BPKH juga menyebar Nilai Manfaat Virtual Account (VA) jamaah haji. Total dana yang masuk ke VA jamaah haji adalah Rp 8,5 triliun, dengan rerata pertahunnya hampir Rp 2 triliun.

Sejauh ini, BPKH disebut tidak memiliki modal, APBN, ekuitas, maupun dana cadangan dan laba ditahan. Setiap dana yang ada akan langsung disetorkan ke kas haji.

Secara lembaga keuangan, ia menyebut BPKH merupakan lembaga yang rawan dan rapuh (fragile). Jika dituntut mengejar keuntungan atau profit yang tinggi, maka yang dikhawatirkan tekrena adalah liabilitas jamaah, mengingat BPKH tidak memiliki pilar.

"Ini memang harus diubah, diperkuat, dengan modal dasar, laba ditahan, atau dana kecukupan untuk risiko investasi," kata dia.

Ia pun mendukung adanya dana haji yang berkeadilan dan berjelanjutan, yang mana menjadi hak bagi seluruh umat Muslim atau manusia di dunia. Hukum syariah disebut ada untuk memelihara banyak hal, termasuk keberlanjutan dalam menjalankan ibadah agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika