REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, bahwa perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika reshuffle terjadi, ia yakin bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar kinerja, bukan alasan politis.
"Kita ikuti saja, Nasdem selalu berpikir begini, apa pun keputusan presiden soal reshuffle kabinet pasti basisnya kinerja bukan politik. Kita selalu berpikir positif," ujar Ali kepada wartawan, Senin (30/1/2023).
Pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ia yakini tak membicarakan reshuffle. Menurutnya, ada topik lebih besar yang dibicarakan oleh keduanya pada Kamis (26/1/2023).
"Kami melihat apa pun yang dibicarakan oleh kedua tokoh tersebut, menurut kami untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena saya yakin pertemuan mereka itu tidak sekedar bicara hal remeh-temeh dan bicara tentang hal-hal yang hubungan kepentingan sesaat, tapi bicara kepentingan bangsa yang lebih luas," ujar Ali.
Di samping itu, ia yakin Jokowi tak didikte oleh partai politik lain dalam isu reshuffle yang beredar beberapa hari terakhir. Tegasnya sekali lagi, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.
"Sekali lagi keberadaan kami, karena Pak Jokowi menganggap Partai Nasdem memenuhi harapan beliau. Jadi dalam koalisi tidak berbicara transaksi, kabinet itu adalah hasil kerja bersama, Nasdem diajak dalam kabinet," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi kembali meminta agar semua pihak menunggu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukannya. Santer beredar kabar, reshuffle yang dijanjikan Jokowi ini akan direalisasikan pada 1 Februari lusa di mana dalam kalender Jawa merupakan hari Rabu Pon.
“(1 Februari Rabu Pon), Masak? Rabu Pon, bener, ya nanti tunggu saja,” kata Jokowi singkat usai menghadiri kick off keketuaan ASEAN Indonesia 2023, di Jakarta, Ahad (29/1/2023).
Jokowi diketahui dalam beberapa kesempatan melakukan reshuffle pada Rabu Pon. Sinyal reshuffle dari Jokowi ini sebelumnya sudah berulang kali disampaikan. Di beberapa kesempatan, jawaban Jokowi selalu sama, yakni meminta agar masyarakat bersabar menunggu perihal reshuffle ini.
Isu reshuffle ini semakin berembus kencang setelah PDIP mendesak agar kinerja menteri dari Partai Nasdem dievaluasi. Desakan itu tak lepas dari momentum setelah Nasdem mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Baswedan.
Di Kabinet Indonesia Maju, ada tiga menteri dari Nasdem yang menjabat, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Presiden Jokowi diketahui bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (26/1/2023) sore. Dia mengklaim, pertemuannya dengan pemimpin Nasdem itu hanya membahas hal yang biasa.
“Pertemuannya biasa-biasa saja,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika