REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak memecat Ketua Partai Konservatif Nadhim Zahawi karena pelanggaran serius Kode Menteri, Ahad (29/1/2023) waktu setempat. Zahawi dikritik atas pengaturan pajak pribadinya yang tidak terbuka selama menjadi Menteri Keuangan Inggris yang memicu tekanan Sunak untuk memberhentikannya.
Pekan lalu, Sunak memerintahkan penasihat etikanya untuk menyelidiki Zahawi menyusul klaim bahwa dia telah membayar denda sebagai bagian dari penyelesaian yang dilaporkan sejumlah 5,96 juta dolar AS dengan petugas pajak. Diduga Zahawi tidak melaporkan perselisihannya dengan otoritas pajak.
Zahawi diangkat sebagai menteri keuangan oleh mantan perdana menteri Boris Johnson pada Juli tahun lalu. Dia tetap di Kabinet di bawah penerus Johnson, Liz Truss dan penggantinya, Sunak, yang menjadikannya ketua partai.
"Setelah penyelidikan menyelesaikan pekerjaannya, jelas telah terjadi pelanggaran serius terhadap Kode Menteri," kata Sunak kepada Zahawi melalui surat resmi dikutip laman CNN Internasional, Senin (30/1/2023).
"Sebagai hasilnya, saya telah memberitahu Anda tentang keputusan saya untuk mengeluarkan Anda dari posisi Anda di Pemerintahan Yang Mulia. Kode Menteri Inggris menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari menteri dan bagaimana mereka melaksanakan tugas mereka," tulis Sunak menambahkan.
Dalam sebuah surat menanggapi pemecatannya yang diterbitkan Ahad, Zahawi mengatakan merupakan hak istimewa dalam hidupnya untuk melayani di pemerintahan Inggris berturut-turut. Dia tidak secara eksplisit merujuk pada temuan penyelidikan etika dalam urusan pajaknya.
"Saya tiba di negara ini melarikan diri dari penganiayaan dan tidak bisa berbahasa Inggris. Di sini, saya membangun bisnis yang sukses dan menjabat di beberapa jabatan tertinggi di pemerintahan. Saya percaya bahwa tidak ada negara lain di dunia ini yang memungkinkan cerita saya," bunyi pernyataan Zahawi.
Zahawi lahir di Irak dari orang tua Kurdi dan datang ke Inggris sebagai seorang anak, ketika keluarganya melarikan diri dari rezim Saddam Hussein. Dia diyakini sebagai salah satu politisi terkaya di House of Commons, dan membantu mendirikan perusahaan polling YouGov.
Laporan penyelesaian jutaan poundsterling Zahawi dengan pejabat pajak mengejutkan warga Inggris. Banyak dari mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis biaya hidup.
Oposisi Partai Buruh mengatakan seharusnya Sunak sudah memecat Zahawi ketika tuduhan tersebut pertama kali dilaporkan bulan ini. Bukan justru mengulur waktu dengan meluncurkan penyelidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika