REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kehadiran Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarno Putri pada acara pelantikan Wali Kota Semarang, di gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Sekrertariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai ‘suntikan’ energi bagi kader PDIP di Jawa Tengah.
Usai melantik Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang untuk sisa masa jabatan 2021-2026, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi kehadiran langsung Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam acara ini.
Sehingga pelantikan Wali Kota Semarang ini menjadi semakin istimewa. “Kehadiran ibu Megawati pada momen pelantikan ini memberi semangat dan energi baru bagi kami, para kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (30/1/2023).
Saat ini, lanjut gubernur, di Jawa Tengah ada sembilan kepala daerah perempuan dan tujuh di antaranya merupakan kader dari PDIP. Msing- msing Bupati Purbalingga, Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, Bupati Demak, Bupati Grobogan dan Bupati Sragen.
Sedangkan bagi Hevearita Gunaryanti Rahayu, juga menjadi catatan tersendiri. Karena merupakan Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.
Sehingga, hari ini, Jawa Tengah jadi provinsi terbanyak se-Indonesia dengan kepala daerah perempuan. Hal ini membuktikan PDIP merupakan partai politik yang banyak melahirkan kepala daerah perempuan dan bahkan paling banyak.
Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 diantaranya adalah kader PDI Perjuangan. Jika ditambah dengan sembilan wakil kepala daerah, maka PDIP kini memiliki 25 pemimpin daerah perempuan. “Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah, di era modern,” ungkapnya.
Kehebatan para kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil kerja semalam. “Tetapi Mereka merupakan kader loyalis yang berjuang mulai dari bawah dan bukan hasil ‘comotan’. “Tetai, semua ini diraih melalui perjuangan yang sangat panjang,” tegasnya.
Capaian ini –tentunya-- tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Megawati dalam mengawal lahirnya Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, hingga Undang Undang tindak pidana perdagangan orang (trafficking)
Semua undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. Termasuk pemantapan kaderisasi lewat program khusus pendidikan bagi kader perempuan. Waktu itu, kebetulan saya dapat tugas jadi pemateri dalam kursus kader perempuan di Ciawi Bogor.
“Perempuan itu sering punya sudut pandang dan cara yang berbeda saat menyelesaikan masalah dengan kecerewetannya,” tegas gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika