REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket sebagai bakal calon presiden setelah PKS resmi mengusungnya. PKS menyusul Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang sudah terlebih dulu mengusung Anies Baswedan dalam perhelatan Pilpres 2024.

Kepastian dukungan itu diumumkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, M Sohibul Iman dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Senin (30/1/2023). Disampaikan setelah Sohibul menemui Ketua Majelis Dewan Syuro dan Presiden PKS di Istanbul.

Pengamat komunikasi politik, M Jamiluddin Ritonga mengatakan, setelah digabung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) total dukungan suara mencapai 28,35 persen. Total suara Koalisi Perubahan sudah melampaui presidential threshold 20 persen.

Ia menekankan, tentu banyak pihak yang kecewa, terutama yang selama ini tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi capres. Kelompok ini kiranya akan terus berusaha menggagalkannya sampai Anies resmi didaftarkan sebagai capres di KPU.

"Bagi mereka, Anies itu ancaman," kata Jamiluddin, Senin (31/1/2023).

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul itu melihat, sosok Anies Baswedan dianggap anti kemapanan. Karena itu, mereka sangat tidak nyaman dengan semboyan perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan dan diusung Koalisi Perubahan.

Selain itu, menurut Jamiluddin, mereka diperkirakan akan terus mengintensifkan pengadangan terhadap Anies setiap bersosialisasi ke daerah. Dengan cara itu, anti Anies mau menciptakan opini jika Anies setiap ke daerah ditolak warga setempat.

Penggiringan opini semacam ini terus dilakukan untuk menghambat laju elektoral Anies. Maka itu, ia menyarankan, Koalisi Perubahan harus mencermati gerakan pihak-pihak yang selama ini anti Anies karena bisa saja menghalalkan segala cara.

"Termasuk, jalur hukum untuk menggagalkan Anies," ujar Jamiluddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika