REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi Program Biodiesel 35 persen atau B-35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri.
"Karena di sini hadir Dirut BPKPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri mencukupi," kata Airlanggq dalam Talkshow "Implementasi B35" di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Ia mengatakan, pasokan minyak goreng sudah ditingkatkan dari 300 ribu kilo liter menjadi 450 ribu kilo liter. Dengan permintaan ekspor sawit ke Eropa yang melemah, ia meyakini akan semakin banyak pasokan yang bisa digunakan untuk program B-35 yang akan dimulai pada 1 Februari 2023. Penerapan B-35 merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar.
"Tadi kami tanya Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan mengatakan besok Pertamina sudah siap menyediakan di setiap SPBU B-35 yang akan terdistribusi dengan baik," kata Airlangga.
Sebelumnya, Airlangga menyebut implementasi kebijakan B-35 yang menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel akan menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dolar AS. Kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 triliun dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton setara karbon dioksida.
Pemerintah pun mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih berkelanjutan, dan mendorong agar penerapan B-35 menjadi Key Performance Indicator (KPI) bagi para direksi BUMN di sektor energi. Berkaca dari implementasi B-30 pada 2022, sebanyak lebih dari 10,5 juta kiloliter biodiesel telah disalurkan sehingga devisa sekitar 8,34 miliar dolar AS dapat dihemat.
