Rabu 01 Feb 2023 07:37 WIB

Tak Ada Terobosan Baru dalam Kunjungan Menlu AS ke Israel dan Palestina

Blinken serukan pengurangan ketegangan, tapi tak tawarkan insiatif baru

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) bertemu dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat, Selasa (31/1/2023).
Foto: Ronaldo Schemidt/Pool via AP
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) bertemu dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat, Selasa (31/1/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, telah menyelesaikan kunjungannya ke Israel dan Palestina. Blinken menyerukan pengurangan ketegangan kepada para pemimpin Israel dan Palestina, tetapi tidak menawarkan inisiatif baru untuk membantu dalam mencapainya.

Dalam kunjungan tersebut, Blinken tidak  membuat kemajuan untuk menghentikan gelombang kekerasan terbaru antara Israel dan Palestina. Blinken juga tidak menyinggung potensi pembicaraan damai.

Baca Juga

Blinken menyerukan ketenangan di kedua sisi, menyusul insiden pekan lalu ketika seorang pria bersenjata Palestina melakukan serangan di luar sinagog di Yerusalem dan menewaskan tujuh orang. Serangan ini terjadi sehari setelah militer Israel menggelar operasi di Kota Jenin, Tepi Barat. Blinken membawa pesan itu ke dalam pertemuan dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil tindakan apa pun, yang dapat mengancam solusi dua negara untuk menghasilkan pembentukan negara Palestina merdeka bersama Israel.

Blinken juga mengkritik Israel atas tindakannya yang menciptakan hambatan bagi solusi dua negara. Secara khusus, dia menyoroti perluasan permukiman, legalisasi permukiman liar, serta penghancuran dan penggusuran terhadap bangunan Palestina. Blinken juga menyinggung soal gangguan terhadap status bersejarah tempat-tempat suci, termasuk hasutan dan persetujuan terhadap kekerasan.

Setelah pertemuan dengan Abbas, Blinken mengatakan, AS akan memberikan bantuan tambahan senilai 50 juta dolar AS kepada badan PBB untuk Palestina. Biden juga mengumumkan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Israel untuk menyediakan layanan telekomunikasi 4G bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, Abbas menyerukan penghentian total tindakan sepihak Israel, yang melanggar perjanjian dan hukum internasional. Dia menegaskan kembali permintaan lama warga Palestina agar Israel mengakhiri pendudukannya atas wilayah mereka.

"Kami sekarang siap bekerja sama dengan Pemerintah AS dan komunitas internasional untuk memulihkan dialog politik, guna mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Negara Palestina di perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Abbas, dilaporkan Arab News, Selasa (31/1/2023).

Abbas mengatakan, Israel terus-menerus melakukan penentangan terhadap upaya rakyat Palestina untuk mempertahankan hak-hak sah mereka di forum dan pengadilan internasional. Penentangan ini mendorong Israel melakukan lebih banyak kejahatan dan melanggar hukum internasional.

“Rakyat kami tidak akan menerima kelanjutan pendudukan selamanya, dan keamanan regional tidak akan diperkuat dengan melanggar kesucian tempat suci, menginjak-injak martabat rakyat Palestina dan mengabaikan hak sah mereka atas kebebasan, martabat dan kemerdekaan," ujar Abbas.

Kepemimpinan Palestina mengatakan kepada Blinken bahwa jika ketenangan ingin dipulihkan, Israel harus menghentikan tindakan sepihaknya. Termasuk menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat, mengakhiri serangan tentara Israel ke kota-kota Palestina, serta mencegah serangan dan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Palestina juga menuntut agar Israel melepaskan pendapatan pajak Otoritas Palestina yang ditahan dan memberikan cakrawala politik untuk menyelesaikan konflik. Sumber-sumber senior Palestina mengatakan, pemahaman dan dukungan AS untuk tuntutan Palestina dapat mencegah eskalasi lebih lanjut. Dukungan AS juga dapat membangun kepercayaan Abbas untuk melanjutkan koordinasi keamanan dengan Israel, yang dihentikan pada 26 Januari,  menyusul pembunuhan sembilan warga Palestina di Jenin.

Seorang pemimpin Fatah, Mahmoud Al-Aloul, mengatakan, kepemimpinan Palestina tidak lagi memiliki kepercayaan atau harapan pada kebijakan Amerika karena dianggap hanya peduli untuk melindungi dan mendukung pendudukan Israel. Dia menambahkan bahwa kunjungan Blinken dilakukan setelah warga Palestina memutuskan untuk menghadapi kejahatan dan serangan Israel yang meningkat.

Analis politik Majdi Halabi mengatakan kepada Arab News, kunjungan Blinken sangat penting karena akan berkontribusi pada upaya menenangkan situasi dan mengurangi ketegangan antara Palestina dan Israel. Menurut dia, Abbas tidak dapat mencegah serangan individu oleh warga Palestina terhadap sasaran Israel.

"Dia bisa mempengaruhi kelompok Lions Den karena termasuk unsur organisasi Fatah yang dia pimpin," ujar Halabi.

Halabi menambahkan, AS juga dapat menekan Israel untuk menghentikan penghancuran rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem, mengurangi jumlah penangkapan warga Palestina, dan membatasi perluasan permukiman. "Washington dapat melakukan ini, jika mau, karena Israel membutuhkan bantuan keuangan AS dan bantuannya untuk menghadapi Iran," katanya.

Analis politik Palestina, Nabil Amr mengatakan, Amerika hanya dapat memberikan saran kepada kedua belah pihak dan berbicara tentang perlunya ketenangan dan melestarikan solusi dua negara. Sementara itu, tekanan ada di pihak Palestina.

"Orang Amerika tidak lagi dapat mempengaruhi pemerintah Israel, dan orang Israel tidak mendengarkan mereka, dan memanfaatkan dukungan mereka untuk mengobarkan perang melawan Palestina," kata Amr.

Amr mengkritik keras kebijakan AS saat ini tentang konflik tersebut. Dia menggambarkannya sebagai "mengelola krisis tanpa cakrawala politik."

"Washington membuat tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh Palestina, bahkan jika mereka menerimanya, seperti mencegah operasi individu terhadap Israel.  Mereka yang melakukan serangan baru-baru ini terhadap sasaran Israel tidak memiliki hubungan dengan organisasi Palestina, tetapi individu, jadi bagaimana Otoritas Palestina dapat mencegah mereka?" kata Amr menambahkan.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement