REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menegaskan perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikannya pada Rabu (1/2/2023) yang bertepatan dengan Rabu Pon yang kerap terjadi perubahan di Kabinet Indonesia Maju.
"Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangi, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang mengatakan reshuffle lah, ini lah, yah kita memang harus bisa pahami, ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik," ujar Surya Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Pernyataannya tersebut merupakan yang pertama dilontarkannya usai pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis (26/1/2023). Ia menegaskan, komitmen Partai Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bukanlah retorika semata.
"Arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau itu bukan sebagai retorika dan kepentingan sesaat, tapi memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau, nah itu tidak ada masalah bagi saya," ujar Paloh.
Ia sendiri mengaku bertemu dengan Jokowi selama satu jam 20 menit di Istana. Pertemuan tersebut disebutnya berlangsung baik, meskipun ia tak dapat mengartikan suasana batin dari Jokowi saat itu.
Ditanya, apakah pertemuan dengan Partai Golkar merupakan arahan dari Jokowi untuk menunjukkan kondusifitas koalisi pemerintahan yang baik? Paloh menegaskan, tak ada perintah tersebut. Namun, Partai Nasdem memastikan terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif, yang agak sejuk kita," ujar Paloh.
"Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tetapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika