REPUBLIKA.CO.ID, KHAN AL-AHMAR -- Para pengunjuk rasa yang berduyun-duyun ke bukit-bukit berangin di sebelah timur Yerusalem. Para demonstran kembali berkumpul, satu sisi menyerukan dukungan untuk komunitas Badui Tepi Barat di Khan al-Ahmar dan sisi lain diisi oleh Politisi Israel untuk protes balasan
Mereka memberikan sorotan atas penggusuran Khan al-Ahmar. Area inig berisiko dihancurkan oleh tentara Israel sejak kehilangan perlindungan hukumnya selama empat tahun lalu.
"Mengapa mereka semua kembali ke sini sekarang? Apakah sesuatu terjadi? Empat tahun tenang dan sekarang kekacauan ini lagi” ujar salah satu warga Maha Ali bertanya pada adiknya sambil menatap ke arah segerombolan wartawan televisi.
Perselisihan yang berkepanjangan atas Khan al-Ahmar telah muncul kembali sebagai fokus konflik Israel-Palestina. Mencuatnya isu ini saat tenggat waktu hukum semakin dekat dan menteri sayap kanan baru Israel mendorong pemerintah untuk memenuhi komitmen yang disetujui Mahkamah Agung pada 2018 untuk menghapus desa dari peta. Israel berpendapat bahwa dusun berpenduduk 200 warga Palestina dan sekolah yang didanai Uni Eropa dibangun secara ilegal di tanah negara.
Bagi warga Palestina, Khan al-Ahmar adalah simbol tahap terakhir dari konflik selama puluhan tahun. Ribuan warga Palestina berjuang untuk mendapatkan izin Israel agar bisa membangun di 60 persen di wilayah pendudukan Tepi Barat dengan militer Israel memiliki kendali penuh.
Protes itu muncul usai serangkaian kekerasan paling mematikan Israel di Tepi Barat selama dua dekade dan serangan Palestina paling mematikan terhadap warga sipil di Yerusalem sejak 2008. Terlebih lagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi akan memperkuat permukiman Yahudi di wilayah yang dikuasai Israel, termasuk Tepi Barat.
Persaingan untuk mendapatkan tanah terjadi di perbukitan Hebron selatan dan di seluruh wilayah. Di desa-desa Palestina yang dianggap tidak sah, tanpa akses langsung ke infrastruktur listrik, air, atau limbah penduduk menyaksikan tanpa daya ketika otoritas Israel menghancurkan rumah, mengeluarkan perintah evakuasi dan memperluas permukiman, mengubah lanskap wilayah yang diimpikan untuk disebut negara merdeka.
Berita penggusuran massal Khan al-Ahmar empat tahun lalu memicu reaksi yang meluas. Sejak itu, pemerintah terhenti, meminta pengadilan untuk lebih banyak waktu karena tekanan internasional dan pemilu Israel yang berulang kali menemui jalan buntu.
“Mereka bilang buldoser akan datang besok, bulan depan, tahun depan. Hidup kita membeku,” kata Ali dari gudang beratap logamnya, tempat bisa melihat rumah beratap merah di pemukiman Kfar Adumim yang berkembang pesat.
Pemerintah Israel diperkirakan akan menanggapi petisi oleh kelompok pro-pemukim Regavim pada Rabu (1/2/2023). Kelompok ini menanyakan Mahkamah Agung alasan Khan al-Ahmar belum dihancurkan. Warga khawatir ketenangan akan berakhir sekarang karena Israel memiliki pemerintahan paling kanan dalam sejarah.
Salah satu pendiri Regavim Bezalel Smotrich sekarang menjadi menteri keuangan Israel. Dalam kesepakatan koalisi yang kontroversial, dia diberi kendali atas badan militer Israel yang mengawasi pembangunan dan penghancuran di bagian Tepi Barat yang dikelola Israel.
Pemimpin Khan al-Ahmar Eid Abu Khamis mengatakan, kecemasan telah kembali ke kelompoknya. “Mereka ingin mengosongkan tanah dan memberikan kepada pemukim,” kata pria berusia 56 tahun.
Suku badui telah menjadikan Khan al-Ahmar sebagai rumah mereka setidaknya sejak tahun 1970-an. Meskipun beberapa orang seperti Ali dan Abu Khamis mengatakan, orang tua mereka tinggal di sana lebih awal.
Israel telah menawarkan untuk memukimkan kembali penduduk desa Khan al-Ahmar di lokasi lain beberapa kilometer jauhnya. Warga Palestina takut Israel akan menggunakan jalur strategis untuk memotong Yerusalem dari kota-kota Palestina, membuat negara Palestina di masa depan tidak dapat bertahan.
“Kami berusaha untuk melawan ini dengan segala cara yang kami bisa,” kata Menteri Pembangunan Sosial Otoritas Palestina Ahmad Majdalani.
"Pemerintah baru akan menemukan dirinya dalam konfrontasi langsung dengan kami dan masyarakat internasional," ujarnya.
Kantor Urusan Palestina Amerika Serikat (AS) menyatakan, pemerintah Joe Biden telah menyuarakan keprihatinan tentang rencana penggusuran warga Palestina di Tepi Barat dengan pemerintah Israel. Pernyataan ini merujuk pada kasus Khan al-Ahmar dan Masafer Yatta di tempat yang dikenal sebagai Area C.
Zona tersebut mencakup 60 persen dari Tepi Barat yang ditetapkan berada di bawah kendali penuh Israel. Ini berbeda dengan wilayah lainnya, termasuk pusat populasi Palestina, dengan pemerintah otonomi Palestina menjalankan pengaturan keamanan sipil dan parsial.
Demarkasi zona yang berbeda ini adalah bagian dari perjanjian damai Oslo pada 1995. Itu adalah kesepakatan sementara, yang dimaksudkan untuk berlangsung selama lima tahun sambil menunggu kesepakatan perdamaian akhir.
Hampir tiga dekade kemudian, Area C adalah rumah bagi sekitar setengah juta warga Israel di puluhan permukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Mereka tinggal berdampingan antara 180 ribu hingga 300 ribu warga Palestina yang hampir tidak pernah diberikan izin untuk membangun. Ketika mereka membangun rumah tanpa izin, buldoser militer meratakannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika