REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan kembali menghentikan ekspor bahan mineral pada tahun ini. Setelah nikel dan bauksit, Jokowi akan menghentikan ekspor tembaga pada tahun ini.
"Saya sudah sampaikan lagi bauksit di Desember kemarin bauksit stop bulan Juni. Nanti sekali lagi mau saya umumkan lagi tembaga stop tahun ini. Stop," kata Jokowi di Mandiri Investment Forum, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Jokowi menjelaskan, keputusannya untuk menghentikan ekspor tembaga tersebut mempertimbangkan pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di NTB yang sudah lebih dari 51 persen jadi. Ia pun kembali menegaskan, mayoritas saham PT Freeport saat ini sudah menjadi milik Indonesia.
"Karena saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah lebih 51 persen jadi. Jadi berani kita stop, dan supaya ingat Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Sudah mayoritas kita miliki," jelas Jokowi.
Menurutnya, larangan ekspor bahan mineral mentah ini bisa memberikan nilai tambah kepada negara. Ia mencontohkan larangan bauksit. Selama ini, ekspor bahan mentah bauksit Indonesia masuk dalam tiga besar dunia. Namun ekspor hasil produksi barang hilirisasi justru masih sedikit.
"Tapi ekspor alumunium kita nomor 33. Mentahnya nomor tiga kok. Barang setengah jadi barang jadinya di 33. Apalagi ekspor panel surya kita nomor 31. Padahal bahannya ada di sini dan kalau dikerjakan panel surya itu nilai tambahnya sampai 194 kali," ujarnya.
Jokowi mengatakan, selama ini Indonesia terlalu nyaman untuk mengekspor bahan mentah mineral. Ia pun meminta agar Indonesia bisa mencontoh Cina.
"RRT China ekspornya nomor 18. Tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia. Terus barangnya ini dari mana? Barang mentahnya dari mana? 80 persen lebih dari kita," kata dia.
Untuk meningkatkan nilai tambah dari hilirisasi, Jokowi menekankan agar upaya ini konsisten terus dilakukan. Meskipun menghadapi gugatan, ia menegaskan agar para menterinya tak mundur melanjutkan proses hilirisasi yang sudah dibangun.
"Ya ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal. Kalau tidak kita mundur lagi ke belakang. Karena ini memang konsistensi dan... karena kalau engga kita balik lagi ke ekspor bahan mentah dan ga dapet nilai tambah sampai kapanpun," jelasnya.
Selain memberikan nilai tambah, hilirasi minerba dan migas juga bisa membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Upaya ini dinilainya akan memberikan lompatan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
"Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sebesar 699 dolar AS dan lapangan kerja yang akan terbuka di angka 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika