REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sejak November 2022, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, telah menggunakan mobil listrik. Selama dua bulan menggunakan mobil listrik, Bima Arya merasakan banyak penghematan.
“Biasanya kalau menggunakan kendaraan bensin itu biayanya bisa Rp 4 juta-Rp 5 juta. Jauh lah (perbandingannya), bahkan sepekan itu cuma Rp 100 ribu,” kata Bima Arya kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Bima Arya menyebutkan, selama dua bulan belakangan tidak ada masalah dalam penggunaan mobil listrik. Apalagi saat ini sudah banyak stasiun pengisian atau charging station untuk kendaraan listrik.
“Mulai banyak di mana mana. Di rest area, di mana-mana. Jadi, highly recommended, sangat memuaskan,” tutur politikus PAN ini.
Di samping itu, menurut dia mobil listrik juga sangat nyaman karena nyaris tidak bersuara. Kendati demikian, mengingat tingginya harga mobil listrik, Bima Arya meyakini ke depan akan terjadi produksi massal kendaraan listrik.
Pasalnya, kata dia, ke depan ekosistem electric vehicle (EV) semakin dibangun mulai dari hulu ke hilirnya. Hal itu seperti penyediaan baterai dan kebutuhan lainnya yang mudah tersedia. Diharapkan dengan ekosistem itu akan semakin menekan harga.
“Itulah makanya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan itu. Pemkot Bogor membeli itu supaya nanti semakin demand-nya, maka otomatis harganya akan turun,” ujar Bima Arya.
Sebelumnya, pada 26 November 2022 Pemkot Bogor melakukan sosialisasi kendaraan dinas berbasis listrik ke masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan bersama dengan komunitas kendaraan listrik dari berbagai merek, juga bersama Grab dan Gojek selaku platform ojek daring.
Kendaraan yang dikenalkan kepada masyarakat ialah mobil Hyundai Ioniq 5 dan motor United T1800. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan komunitas kendaraan listrik di Kota Bogor sudah mencapai ratusan. Sementara Pemkot Bogor sendiri baru menyediakan dua mobil dan lima motor.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor, Yadi Cahyadi, mengatakan langkah ini merupakan bagian dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Di samping itu, menurut dia, Wali Kota Bogor mencermati isu-isu lingkungan. Sehingga keberadaan kendaraan listrik ini diarahkan ke penggunaan energi ramah lingkungan.
“Infrastrukturnya terus disiapkan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Balaikota ini merupakan langkah awal yang berkolaborasi dengan PLN,” ujar Yadi.
