REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam rangka meninjau penggilingan padi. Kunjungan kerja spesifik ini guna mengecek dan memastikan ketersediaan beras 2023 di lapangan mengingat periode awal tahun akan berlangsung panen raya padi. Sehingga, kebutuhan beras dapat dipenuhi sendiri bukan dari impor dan harga beras di tingkat petani menguntungkan serta stabil di tingkat konsumen.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Erma Rini mengatakan, kunjungan kerja spesifik ini dalam rangka meninjau pasokan beras, serta kondisi dan kesiapan penggilingan beras dalam menyerap beras petani di Jawa Timur, khususnya di Jombang. Dalam memenuhi kebutuhan beras nasional sangat tidak tepat jika dipenuhi dengan melakukan impor, jika stok beras dalam negeri tersedia.
"Stok beras dalam negeri menurut Kementerian Pertanian cukup, tapi menurut Badan Pangan Nasional kosong. Makanya kita mau lihat dalam kunjungan kerja kali ini, kondisi lapangan yang sebenarnya. Ada apa di lapangan. Apakah benar apa tidak?" kata Anggia seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Pertanian, Kamis (2/2/2023).
Anggia meminta Perum Bulog untuk dapat menyerap gabah dan beras petani secara maksimal pada momentum panen raya awal 2023. Berdasarkan data BPS yang diperoleh, perkiraan luas panen nasional untuk Februari 2023 adalah 1,06 juta hektare dengan perkiraan produksi 5,61 juta ton gabah kering giling (GKG) setara 3,23 juta ton beras.
Perkiraan luas panen padi Maret 2023 seluas 1,91 juta hektar dengan perkiraan produksi 10,26 juta ton GKG atau setara 5,91 juta ton beras. “Perkiraan produksi di Jawa Timur pada Februari 2023 sebanyak 1,2 juta ton GKG setara 689 ribu ton beras dan sebanyak 2,2 juta ton GKG setara 1,3 juta ton beras pada Maret 2023. Potensi ini tentu saja harus dioptimalkan oleh seluruh pihak guna memperoleh pasokan beras dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Anggota Komisi IV Muhtarom menegaskan, dalam upaya menjamin ketersediaan stok dan harga beras dalam negeri, perusahaan atau penggilingan padi besar agar tidak memonopoli pembelian beras. Penggilingan padi besar yang notabene perusahaan harus memberikan kesempatan kepada penggilingan padi kecil milik masyarakat petani sehingga stok beras nasional benar-benar tersedia dengan harga stabil, terutama di masa luar panen.
“Kalau penggilingan besar bermain-main dengan masyarakat, ya pasti masyarakat kalah. Penggilingan besar kan korporasi. Kalau sudah seperti itu, mana bisa petani kita bisa bertahan. Ini persoalan yang harus kita sikapi bersama,” tegasnya.
Ketua Perpadi Jawa Timur, Hendra Tan optimistis produksi padi awal 2023 surplus khususnya di Jawa Timur. Bahkan, beras Jawa Timur dipastikan dapat disuplai ke 16 provinsi lainnya.
"Kita akan selalu bekerja sama dengan kementerian-kementerian, dinas pertanian, dan Bulog agar jangan sampai produksi terganggu atau membuka kesempatan untuk impor beras dan kita tidak ingin impor," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika