REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serius melakukan bersih-bersih dalam pengelolaan dana pensiun (dapen) di lingkungan BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan Kementerian BUMN dalam memperbaiki tata kelola dapen hingga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arya menyampaikan model serupa telah dilakukan saat Kementerian BUMN menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi di tubuh BUMN. Hal ini pun dilakukan Kementerian BUMN dalam mengurai persoalan dapen BUMN.

"Kita tunggu KPK saja, seperti saat Kejaksaan Agung mengumumkan (kasus terdahulu), banyak surprise, tidak menyangka kan ada tersangkanya. Nanti kita lihat KPK," ujar Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Arya menyampaikan 65 persen dapen BUMN tengah bermasalah berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Erick, lanjut Arya, tak tinggal diam dan langsung menyusun sejumlah langkah dalam memperbaiki kondisi dan tata kelola dapen BUMN.