REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru. Untuk itu, menurutnya, pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diminta tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Pj Gubernur Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu (4/2/2023).

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial. Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

Karena semestinya, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta. Selain itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.

"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," ujar Heru.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menegaskan, akan ada banyak tantangan di tahun 2023, di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ekstrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

"Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun pertahanan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa memacu masyarakat untuk bekerja sama, bergotong royong dan saling menghormati," kata Untung.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menambahkan, RW harus kompak. Peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, ditangani di tingkat RW.

"Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang, akan mempengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman, maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman, maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman, maka Jakarta Barat akan aman," tutur Fadil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika