Ahad 05 Feb 2023 06:23 WIB

 Selesaikan Gaduh di BRIN...

Pembentukan ekosistem yang belum sepenuhnya benar  menjadi masalah terpenting BRIN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan masalah BRIN.
Foto: DPR RI
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan masalah BRIN.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan permasalahan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satunya dengan mencopot Laksana Tri Handoko dari posisi Kepala BRIN.

"Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional.  Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan Iptek nasional," ujar Mulyanto lewat keterangannya, Sabtu (4/2/2023).

Jokowi harus segera urun tangan membereskan berbagai permasalahan di BRIN, sebelum terlambat. Jokowi jangan membiarkan kemerosotan pengembangan riset dan inovasi berlarut-larut dan semakin terpuruk.

Baca juga : Peneliti BRIN: Cawapres Anies Harus Sosok yang Perluas Dukungan

"Sikap tegas Komisi VII DPR RI kepada Kepala BRIN/Kepala LPNK Ristek atau Menristek sebelumnya tidak pernah terjadi.  Ini yang pertama, karena harus menjadi pertimbangan Presiden dalam rangka membangun dialog dan komunikasi yang efektif antara lembaga eksekutif dan legislatif," ujar Mulyanto.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, menilai, penggantian sosok kepala bukan solusi utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di BRIN. Menurut dia, pembentukan ekosistem yang belum sepenuhnya benar  menjadi masalah terpenting saat ini.

"Saya pikir mengganti kepala saja itu bukan solusi utama. Jadi yang paling penting menurut saya pribadi adalah pembentukan ekosistem kita yang belum sepenuhnya benar," ungkap Wasisto lewat sambungan telepon, Jumat (3/2/2023).

Dia mengambil, sejumlah contoh masalah dalam ekosistem riset yang dia maksud. Seperti masalah birokratisasi pengetahuan, penilaian pemberian gaji yang adil bagi periset, termasuk periset yang berprestasi di dalam risetnya, dan fasilitas bagi periset untuk bisa melakukan penelitian. 

Baca juga : BJ Habibie tak Ditampilkan di Lini Masa Sejarah Riset dan Inovasi RI, Ini Dalih BRIN

Menurut Wasisto, semua itu sejauh ini agak dilupakan. "Saya pikir itu yang paling penting dan selama ini agak dilupakan oleh ekosistem riset kita. Menurut saya pribadi sistem ini yang sebenarnya harus dibenahi dulu. Larena kalau kepalanya diganti tapi sistemnya tidak berubah, ya sama saja," ujar dia.

Persoalan dalam ekosistem riset itu, kata dia, paling kental terasa terjadi karena lebih diutamakannya pemenuhan unsur birokratisasi ketimbang substansi, yakni riset atau penelitian. Urusan birokratisasi membuat periset tidak dapat sepenuhnya fokus kepada masalah-masalah ilmu pengetahuan karena sudah lelah dengan urusan itu terlebih dahulu.

"Di BRIN memang kami lebih memunculkan masalah birokratisasi daripada masalah pengetahuannya. Inilah yang membuat kami itu kemudian tidak sepenuhnya fokus kepada masalah substansi. Kami harus memenuhi unsur birokratisasi dulu baru kemudian substansi, yang mana itu kami sudah capek duluan di urusan birokratisasi itu," tutur Wasisto.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement