REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna menjadi kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis dalam mendukung peningkatan investasi. Pengembangan KEK pun berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK baru saja meninjau langsung lokasi pembangunan KEK Kura-Kura Bali dan KEK Sanur di Denpasar, Provinsi Bali pada Sabtu (4/2/2023). Ia berharap, kedua KEK tersebut melengkapi kawasan ekonomi kesehatan di Sanur.

“Oleh karena itu, Bali salah satu provinsi yang dapat dua KEK, dua-duanya menunjang industri pariwisata. Diharapkan dengan adanya dua KEK ini, ekonomi Bali menjadi lebih sustain,” ujar Airlangga seperti dilansir siaran pers, Ahad (5/2/2023).

Sebagai wujud implementasi dari UU Cipta Kerja, kata dia, pemerintah terus mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan KEK. Itu dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.

Demi menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar tetap seiring dinamika ekonomi dan teknologi dunia, pemerintah telah mengembangkan KEK Digital, KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO), KEK Pendidikan, KEK Pariwisata, dan KEK Kesehatan. Berlokasi di Pulau Serangan Kota Denpasar, KEK Kura-Kura Bali dengan luas sekitar 498 hektar belum lama ini telah disetujui dalam Sidang Dewan Nasional KEK untuk direkomendasikan penetapannya.

KEK Kura-Kura Bali akan mengembangkan kegiatan pariwisata luxury berkelas internasional. Di antaranya berupa Kawasan Marina Terintegrasi, centre for exellence for education and tech park, serta lifestyle wellness center.

Investasi di KEK Kura-Kura Bali sendiri ditargetkan sebesar Rp 104,4 triliun dan mampu menyerap 99.853 tenaga kerja ketika beroperasi secara ultimate pada 2052. KEK Kura-Kura Bali diharapkan pula mampu menghasilkan devisa secara kumulatif sebesar Rp 477 triliun pada 2052, dengan target sebesar Rp 4,6 triliun dalam lima tahun pertama.

Sementara, KEK Sanur yang ditetapkan pada bulan Juli 2022 lalu, merupakan KEK Kesehatan pertama di Indonesia yang mengembangkan fasilitas kesehatan dan pariwisata berkelas internasional. Ditargetkan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp 10,2 triliun, KEK Sanur juga diharapkan mampu menyerap 43.647 orang tenaga kerja.

Selain itu, juga diharapkan terwujud penghematan devisa sebesar Rp 86 triliun dari WNI yang sebelumnya berobat ke luar negeri. Sekaligus penambahan devisa sebesar Rp 19,6 triliun secara kumulatif pada 2022 hingga 2045.

Belajar dari pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan gerak laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, pembangunan kedua KEK tersebut diharapkan dapat mentransformasi perekonomian di Provinsi Bali agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. “Ini kesempatan baik untuk direvitalisasi,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika