REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia bersiap-siap memasuki gelaran tahun politik, setahun menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dihadapkan pada sejumlah persoalan, mayoritas publik memberikan apresiasi positif terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Temuan survei yang dilakukan INDOMETER menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 76,7 persen.
Kilas balik dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan publik bertahan pada kisaran di atas 75 persen. Pada survei terbaru, sebanyak 8,6 persen bahkan menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Hanya 21,8 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 1,8 persen tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 1,5 persen.
“Menjelang tahun politik, publik mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dengan tingkat kepuasan mencapai 76,7 persen,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei INDOMETER Leonard SB dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Ahad (5/2/2023). Anggapan bahwa tahun politik akan menggerus kepuasan publik relatif tidak terbukti, lanjut Leonard.
Menghangatnya situasi politik dilandasi kepentingan partai-partai politik untuk mendulang suara, terlepas fakta sebagian besar partai berada dalam pemerintahan. “Sebut saja Nasdem, meskipun berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi, memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang kerap menjadi simbol oposisi dan antitesis Jokowi,” Leonard menjelaskan.
Posisi berbeda tentu ditunjukkan oleh partai-partai oposisi seperti Demokrat dan PKS. Sejumlah isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik menjadi bahan untuk menyerang pemerintah, seperti gejolak kenaikan harga BBM dan rencana pemindahan ibukota negara. “Rendahnya angka ketidakpuasan menunjukkan kinerja pemerintah tetap dipandang positif,” tegas Leonard.
Sejumlah faktor dinilai mendukung tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi. Pada penghujung tahun 2022, pemerintah memutuskan mencabut kebijakan PPKM secara nasional. “Dicabutnya PPKM menjadi awal dari transisi menuju berakhirnya pandemi, dan memberikan sinyal positif bagi gerak perekonomian Indonesia,” tandas Leonard.
Jokowi mengungkapkan sulitnya menyeimbangkan antara masalah kesehatan dengan ekonomi selama tiga tahun berjalannya pandemi Covid-19. “Keputusan pemerintah untuk tidak menerapkan lockdown, hanya pembatasan sosial, terbukti efektif menjaga ekonomi tetap bergerak, meskipun tetap berdampak bagi dunia usaha dan masyarakat,” lanjut Leonard.
Di tengah ancaman resesi global, kinerja perekonomian Indonesia cenderung positif dan terbukti resiliens. “Meskipun Indonesia diyakini tidak akan memasuki resesi, Jokowi juga mewanti-wanti bahwa situasi seperti resesi tetap akan dirasakan sebagai dampak menurunnya perekonomian global, khususnya terhadap sektor pangan dan energi,” Leonard mengingatkan.
Karena itu pemerintah diharapkan terus mendorong langkah-langkah untuk mencegah dampak resesi, yang dirasakan dalam bentuk kenaikan inflasi. “Kenaikan harga beras belakangan harus diwaspadai, demikian pula dengan komoditas lain seperti minyak goreng, terutama menjelang bulan Ramadhan,” pungkas Leonard.
Survei INDOMETER dilakukan pada 21-27 Januari 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Margin of error survei sebesar ±2,98 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
