REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) telah menjadwalkan konferensi politik besar untuk membahas tugas mendesak meningkatkan sektor pertanian. Kegiatan ini bisa menjadi tanda kemungkinan memburuknya kerawanan pangan.
Kantor berita pemerintah Korut KCNA mengatakan pada Senin (6/2/2023), bahwa anggota Politbiro Partai Buruh yang berkuasa melakukan pertemuan pada Sabtu (4/2/2023). Mereka setuju untuk mengadakan pertemuan pleno yang lebih besar dari Komite Pusat partai pada akhir Februari.
Kegiatan pertemuan ini untuk meninjau strategi pertanian dan menetapkan tujuan baru. Dikatakan anggota Politbiro mengakui titik balik diperlukan untuk secara dinamis mempromosikan perubahan radikal dalam pembangunan pertanian.
“Merupakan tugas yang sangat penting dan mendesak untuk menetapkan strategi yang tepat untuk pengembangan pertanian dan mengambil langkah-langkah yang relevan untuk pertanian segera… untuk mempromosikan pengembangan konstruksi sosialis secara keseluruhan,” kata laporan KCNA.
Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya, jarang Korut mengadakan dua pleno partai yang berbeda dalam rentang waktu dua bulan. Menurut juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) Koo Byoungsam dalam sebuah pengarahan, Pyongyang juga jarang mengadakan rapat pleno untuk satu agenda, kali ini pertanian.
Koo mengatakan, Korsel memperkirakan produksi pangan Korut turun sekitar empat persen pada 2022 menjadi 4,5 juta ton. "Pemerintah akan mengawasi dengan cermat situasi pangan dan tren internal Korut,” kata Koo.
Pyongyang dilanda topan dan banjir dahsyat pada 2020. Bencana alam ini menghancurkan tanaman. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di situs web 38 North yang berfokus pada Korut bulan lalu, analis Lucas Rengifo-Keller mengatakan, kerawanan pangan di Korut kemungkinan paling buruk sejak kelaparan negara itu pada 1990-an yang menewaskan ratusan ribu orang.
Sulit untuk membuat penilaian yang akurat tentang kebutuhan kemanusiaan Pyongyang mengingat sifat pemerintahan yang tertutup dan rendahnya kualitas statistik yang diungkapkannya. Namun, menurut Rengifo-Keller, perkiraan neraca biji-bijian Korut yang dikeluarkan oleh badan-badan PBB dan pemerintah luar serta kemungkinan kenaikan tajam harga beras dan jagung. Lembaga sosial dan media menunjukkan bahwa pasokan makanan negara mungkin gagal memenuhi kebutuhan minimum manusia.
Perang Rusia di Ukraina juga kemungkinan memperburuk situasi dengan menaikkan harga pangan, energi, dan pupuk global. “Sederhananya, Korea Utara berada di ambang kelaparan,” kata Rengifo-Keller.
Ikuti Whatsapp Channel Republika