Ini Sebab Liga Primer Inggris Dakwa Manchester City Langgar Sejumlah Aturan FFP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Liga Primer Inggris mengumumkan bahwa Manchester City telah melanggar sejumlah aturan Financial Fair Play (FFP) yang penyelidikan sudah dilakukan selama empat tahun. Liga Primer mendakwa Man City atas dugaan pelanggaran aturan FFP yang terjadi antara 2009 dan 2018.

Operator liga tertinggi Inggris itu juga menyebut Man City tidak bekerja sama sejak penyelidikan yang dimulai pada Desember 2018.

Baca Juga

"Sesuai dengan Peraturan Liga Primer Pasal 82 No 1, Liga Primer Inggris menegaskan bahwa hari ini telah merujuk sejumlah dugaan pelanggaran peraturan oleh Manchester City Football Club (Klub)," tulis Liga Primer Inggris di situs resmi pada Senin (6/2/2023).

Pihak Liga Inggris akan membentuk sebuah Komisi Independen untuk memproses pelanggaran tersebut.

"Anggota komisi akan ditunjuk oleh Ketua Independen Panel Yudisial Liga Primer Inggris. Proses di hadapan komisi akan dirahasiakan dan disidangkan secara pribadi," lanjut pernyataan tersebut.

Musim lalu, Man City memenangkan gelar Liga Primer Inggris keenam sejak pengambilalihan tahun 2008 oleh Abu Dhabi United Group.

Man City diduga tidak memberikan laporan keuangan yang jujur terkait pendapatan, biaya operasional, dan kesepakatan sponsor. Klub besutan Pep Guardiola itu juga diduga remunerasi kontrak sejumlah pelatih dan pemain di periode 2009-2010 hingga 2015-2016.

Selain itu, klub berjuluk the Citizens itu juga dituduh melanggar aturan UEFA, termasuk Financial Fair Play (FFP) dari 2013-2014 hingga 2017-2018.

Manchester City terancam hukuman berat bila terbukti bersalah atas tuduhan dari Liga Primer Inggris. Sejumlah media Inggris mengatakan, Man City bisa mendapatkan pengurangan poin cukup besar yang akan memupuskan peluang menjadi juara liga musim ini.

Man City sebelumnya pernah mendapatkan hukuman oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) karena melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan FFP antara tahun 2012 dan 2016. The Citizens sempat dilarang mengikuti Liga Champions atau kompetisi Eropa sebelum hukuman itu dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akhir tahun 2020.