Dibanjiri Keluhan Warga, Kenaikan PBB di Kota Solo Akhirnya Ditunda 

Rep: Muhammad Noor Alfian Choir/ Red: Fernan Rahadi

DPRD Kota Solo terdiri dari Ketua DPRD, Budi Prasetyo, ketua Fraksi PDIP YF Sukasno dan dua anggota fraksi PDIP sambangi Wali Kota Solo Gibran Rakbuming untuk menyampaikan aspirasi soal kenaikan PBB yang dikeluarkan masyarakat karena dinilai terlalu tinggi, Senin (6/2/2023).
DPRD Kota Solo terdiri dari Ketua DPRD, Budi Prasetyo, ketua Fraksi PDIP YF Sukasno dan dua anggota fraksi PDIP sambangi Wali Kota Solo Gibran Rakbuming untuk menyampaikan aspirasi soal kenaikan PBB yang dikeluarkan masyarakat karena dinilai terlalu tinggi, Senin (6/2/2023). | Foto: Republika/alfian

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Setelah banyaknya keluhan masyarakat, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Solo akhirnya ditunda. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan selanjutnya PBB akan menggunakan tarif 2022. 

"Lho penak to (enak kan tidak ada kenaikan), ditunda tidak ada kenaikan," kata Gibran usai pertemuan dengan Fraksi PDIP di Puro Mangkunegaran, Selasa (7/2/2023).

Gibran mengapresiasi atas seruan, saran, dan keluhan dari para warga sehingga kenaikan tarif PBB menjadi ditunda. Namun, ia mengatakan setidaknya butuh waktu sepekan untuk melakukan pembaruan data. 

"Warga digawe penak kabeh (dibuat enak semua), warga tidak perlu panik, makasih semua untuk masukannya. Kita butuh seminggu untuk update database ya, ditunggu ya," katanya. 

Selain itu, ia mengatakan dengan tidak adanya kenaikan pada sektor PBB, Pemkot Solo akan memaksimalkan sektor lain. "Dengan tidak adanya kenaikan PBB ya akan kita memaksimalkan. Target pendapatan (PAD) tetap 2023, tarifnya 2022 targetnya 2023. PBB tetap maksimalkan, dari piutang lalu nanti pajak hiburan, restoran, hotel tetap kita maksimalkan," katanya.

Sementara itu, ketua Fraksi PDIP YF Sukasno mengatakan masyarakat bisa kembali tenang karena tarif PBB belum akan naik.

"Mas wali mengundang kita untuk ngopi, kita terima kasih, dan yang lebih terima kasih lagi begitu responsif ya terhadap masyarakat Kota Solo sehingga masyarakat Kota Solo kembali tenang, tenteram, ayem ya, kembali seperti semula. (Kenaikan PBB) ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," katanya. 

Sukasno menjelaskan salah satu pertimbangan menunda kenaikan PBB adalah melihat kondisi masyarakat. "(Pertimbangannya) masyarakat agar tenang. Jadi mas Wali mendengarkan masyarakat ya rakyatnya tenang lagi. Dah itu aja, ndak ada pertimbangan lain," ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat Kota Solo kaget atas meroketnya tarif PBB tahun 2023 hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Keluhan tersebut dilayangkan warga melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Dari Jumat (3/2/2023) pagi, banyak keluhan terkait kenaikan PBB yang disampaikan warga karena mereka merasa meroketnya tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Terkait


PBB Naik Ugal-ugalan, DPRD Kota Solo Sambangi Balai Kota

PBB Solo Naik Ugal-ugalan, PDIP Ingatkan Gibran

Penegasan Gibran Usai Tuai Protes Lantaran PBB Naik Ugal-ugalan

Kenaikan PBB Kota Solo Diprotes Warga, Gibran: Stimulus 80 Persen Tiga Tahun Loh

Kenaikan PBB Tinggi Dikeluhkan Warga, Gibran: Stimulus Tinggi Juga

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

[email protected]

Ikuti

× Image
Light Dark