REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada tahun anggaran 2023, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pemerintah Indonesia menargetkan pemulihan dan pemerataan ekonomi melalui e-catalague (katalog elektronik) yang terpercaya dan pro Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)-Koperasi. 

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini, e-Catalogue akan mencapai jumlah transaksi Rp 500 triliun serta jumlah produk tayang di katalog daring tersebut 5 juta produk.

“Pada Tahun Anggaran 2023, LKPP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor dan memperkuat kebijakan terkait pengadaan barang/jasa ini. Meningkatnya peran PDN dan produk dari UMK Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan membangun kekuatan industri dalam negeri,” ujar Hendi, sapaannya, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (7/2/2023). 

Per 28 November 2022, tercata 2.204.051 produk telah tayang pada Katalog Elektronik LKPP dengan total transaksi lebih dari Rp 75 triliun. LKPP juga mencatat, hingga 18 November 2022, sebanyak 15.870 produk telah dibekukan dan 4.937 produk telah turun tayang dari e-catalogue.