Selasa 07 Feb 2023 18:50 WIB

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diundangkan

Jokowi ingatkan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk segera dimulai pembahasan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana agar dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk segera dimulai pembahasannya. Hal ini disampaikannya menindaklanjuti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merosot.
Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana agar dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk segera dimulai pembahasannya. Hal ini disampaikannya menindaklanjuti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merosot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana agar dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal untuk segera dimulai pembahasannya. Hal ini disampaikannya menindaklanjuti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merosot.

“Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (7/2).

Jokowi mengatakan, hasil survei dari beberapa lembaga, termasuk skor Indeks Persepsi Korupsi, menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, ia pun meminta seluruh jajarannya baik di pusat maupun daerah agar memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih,” ujar dia.

Jokowi menegaskan tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah, kata dia, tidak akan campur tangan terhadap upaya penegakan hukum. Namun, aparat penegak hukum juga dimintanya untuk professional dan bekerja sesuai hukum yang berlaku.

Komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi ini disebutnya tidak akan pernah surut. Dalam konferensi pers ini juga tampak hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St Burhanuddin.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement