REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan teknologi digital dalam setiap pelatihan dan layanan, karena bisa melayani masyarakat dalam jumlah yang sangat masif, dan tidak membutuhkan anggaran besar.
"Tidak mungkin mereka dilayani secara reguler, tatap muka. Pelayanan manual ini jangkauannya kecil, sedikit, lambat, dan terbatas. Harus kita tinggalkan," ujar Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag Suyitno di Jakarta, Selasa (8/2/2023).
Suyitno mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag sekitar 237 ribu orang. Jika ditambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan masyarakat yang membantu tugas Kemenag jumlahnya hampir 1,8 juta orang.
Fakta ini, kata dia, menuntut adanya layanan yang juga sangat besar. Menurutnya, layanan pelatihan berbasis teknologi sangat relevan di zaman yang terus berkembang maju. Biayanya murah sehingga anggaran yang digunakan juga sangat efisien.
"Harus ada teknologi untuk membantu melayani mereka," katanya.
Suyitno mencontohkan pelaksanaan pelatihan Kurikulum Merdeka yang saat ini tengah berlangsung dengan menggunakan MOOC (Massive Open Online Course) Pintar, secara anggaran sangat efisien.
"Biayanya murah, efisiensi anggarannya lebih dari seratus miliar rupiah. Pemanfaatan uang negara sangat tepat," kata dia.
Hal senada disampaikan Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan KemenagMastuki. Menurutnya, peserta yang mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka saat ini sebanyak 20.351 orang.
Jika pelatihannya dilakukan secara manual tatap muka, sama dengan 678 angkatan, katanya, dengan asumsi 30-40 peserta setiap kegiatan. Biaya yang dibutuhkan per angkatan mencapai sekitar Rp 170 juta.
"Jika dilakukan secara tatap muka, 678 angkatan itu bisa menghabiskan anggaran Rp115 miliar. Tapi dengan MOOC Pintar hanya butuh anggaran Rp200 juta saja. Sangat efisien, murah, dan manfaat," kata dia.
Pelatihan Kurikulum Merdeka berlangsung dari 3 hingga 14 Februari 2023 dengan peserta sangat majemuk dari unsur guru, kepala madrasah, pengawas, dosen, dan masyarakat umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika