REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat mandat dari Pemerintah untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 270 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari yang dialokasikan pada tahun lalu sebesar Rp 257 triliun.
BRI optimistis dapat mencapai target tersebut. "Hal tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp 1 triliun per hari," kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Supari menjabarkan, sepanjang tahun lalu BRI telah menyalurkan mencapai Rp 252,38 triliun kepada 6,5 juta debitur. Penyaluran tersebut lebih rendah dari yang dialokasi pemerintah sebesar Rp 257 triliun.
Pada tahun 2023 ini, BRI akan terus berkomitmen untuk menyalurkan KUR sebagai upaya mendorong roda perekonomian masyarakat. Penyaluran KIR juga sebagai bentuk dukungan BRI dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
Terkait persepsi yang meluas di masyarakat, Direktur Utama BRI Sunarso meluruskan bahwa KUR bukanlah program bantuan atau hibah dari pemerintah. Dana KUR sepenuhnya bersumber dari dana bank.
"Jadi KUR ini bukan hibah pemerintah, tapi BRI berbisnis dengan masyarakat," jelas Sunarso.
Tekait KUR ini, Sunarso memerinci, pemerintah hanya memberi bantuan pembayaran suku bunga. Dari total suku bunga yang ditetapkan, Pemerintah memberi subsidi 10 persen kepada peminjam sehingga beban bunga yang dibayar peminjam hanya 6 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika