Rabu 08 Feb 2023 14:43 WIB

Satgas Pangan tak Temukan Indikasi Penimbunan Minyakita di Marunda

515 ton tersebut belum didistribusikan karena memang belum memasuki jadwal pengiriman

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama PT Food Station Cipinang Jaya mengenai stok pangan dan harga beras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Foto: Republika/Eva Rianti
Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama PT Food Station Cipinang Jaya mengenai stok pangan dan harga beras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Pangan menyatakan tidak menemukan adanya indikasi penimbunan Minyakita di gudang PT Bina Karya Prima di kawasan Marunda yang disidak oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pada Selasa (8/2/2023) kemarin.

Kepala Subbagian Satgas Pangan, Kombes Pol Iksyanto Bagus Pramono, mengatakan, stok Minyakita yang ditemukan sebanyak 515 ton tersebut belum didistribusikan karena memang belum memasuki jadwal pengiriman.

Baca Juga

"Enggak, bukan penimbunan. Stoknya belum disalurkan saja karena mereka ada waktunya untuk mengeluarkan itu," kata Iksyanto usai meninjau operasi pasar beras di retail modern Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2/2023).

Oleh karena itu, setelah inspeksi mendadak kemarin, pihaknya telah meminta perusahaan agar segera mendistribusikan Minyakita terutama ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Mengingat, tengah terjadi kelangkaan yang diikuti dengan kenaikan harga minyak goreng. Adapun harga jual Minyakita sesuai aturan pemerintah maksimal Rp 14 ribu per liter.

Sementara itu, soal temuan dugaan praktik oplos beras Bulog dan pemalsuan merk yang oleh Perum Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang, pekan lalu, Satgas Pangan masih melakukan pemanggilan kepada sejumlah pedagang.

 

Satgas Pangan juga masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mendalami temuan oleh Bulog. Beras yang diduga dioplos juga telah dilakukan pengecekan di laboratorium untuk membuktikan apakah beras Bulog ikut dioplos atau tidak.

Menurutnya, praktik oplos beras umum dilakukan. Namun khusus beras Bulog yang digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga tidak diperbolehkan dioplos. "Nanti akan kita umumkan karena itu harus berdasarkan hasil lab. (Hasilnya) nanti kita umumkan lagi," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement