REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan jangan mendasarkan agama sebagai pertimbangan utama dalam berbisnis.
Pernyataan ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam Rakernas 2023 Himpunan Pengusaha KAHMI/Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Hipka) dan pengukuhan anggota baru Hipka tahun 2023 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
"Kalau kita ke Makkah (Arab Saudi), ke toko Bin Dawood (misalnya) beli peralatan, dari sandal sampai kopiah made in China. Hampir sulit menemukan made in Indonesia. Tak bisa dikatakan 'eh beli dari kita karena sama-sama beragama Islam,' tidak bisa (karena) pembeli membeli produk (atas pertimbangan) baik, murah, dan cepat," kata dia.
Saat berbisnis di bidang otomotif di daerah Sulawesi Selatan, Makassar, dikatakan relasi bisnis yang dilakukan olehnya tak mengenal batasan agama. Mulai dari berhubungan dengan orang Jepang yang bekerja di perusahaan Toyota, hingga menjalin hubungan dengan orang Inggris yang bekerja di perusahaan Astra.
Menimbang ekonomi bagian dari muamalah, ucap JK, maka seluruh kegiatan bisnis dianggap termasuk kategori syariah, kecuali menjual barang yang diharamkan agama.
"Ekonomi bagian dari muamalah yang prinsipnya semua boleh (dijual) terkecuali yang dilarang. Misalnya membuat pabrik tekstil, selama tidak jual bir, alkohol, dan lain sebagainya (yang diharamkan), maka termasuk ekonomi syariah," ujar wapres keenam dan ke-10 ini.
Ia menganggap siapa saja yang berkiprah dalam dunia ekonomi syariah jangan selalu membatasi kegiatan bisnis tertentu. Bagi JK, tak ada yang salah secara agama dalam berbisnis selama tak dilarang oleh agama.
"Jangan ekonomi syariah dibilang harus begini, istilahnya (pakai) bahasa Arab. Itu ekonomi Arab, bukan ekonomi syariah, (bahkan) orang Arab sendiri tak seperti itu. Jangan perkecil kesempatan bisnis sehingga orang lain mengambilnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika