REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Ratusan prajurit dan tentara cadangan melakukan protes terhadap reformasi peradilan yang diusulkan oleh pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.  Personel Pasukan Pertahanan Israel meluncurkan pawai tiga hari mulai Rabu (8/2/2023) pagi dari wilayah Latrun, yang terletak sekitar 15 kilometer dari Yerusalem, dan berencana untuk mengakhirinya di luar Mahkamah Agung pada Jumat (10/2/2023).

"Saya harap kita akan berhasil menahannya, dan memasukkan akal sehat ke dalam kelompok orang-orang yang tidak tersentuh ini yang memimpin pemeriksaan yudisial," kata Pensiunan Mayor Jenderal Tal Russo kepada Ynet News.

Reformasi peradilan ini diusulkan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin. Reformasi tersebut akan menjadi perubahan paling radikal dalam sistem pemerintahan di Israel.  Perubahan yang diusulkan akan sangat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung, memberi pemerintah kekuasaan untuk memilih hakim, dan mengakhiri penunjukan oleh Jaksa Agung penasihat hukum untuk kementerian.

 Selain itu, jika undang-undang tersebut disahkan oleh Knesset, tuntutan pidana yang dihadapi Netanyahu dan politisi lainnya dapat dicabut. Netanyahu telah didakwa atas tuduhan korupsi, namun dia menyangkal semua tuduhan itu.

 Pawai protes tentara terjadi setelah ribuan orang turun ke jalan di kota-kota Israel selama lima minggu berturut-turut untuk memprotes rencana reformasi  peradilan.  Menurut media lokal, sekitar 50.000 orang, termasuk orang-orang dari organisasi non-pemerintah, pengacara, dan sektor teknologi, ikut serta dalam demonstrasi di Tel Aviv.

Ikuti Whatsapp Channel Republika