REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, saat ini merupakan momentum tepat bagi Indonesia untuk mendorong penyelesaian negosiasi kode tata perilaku atau Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan. Sebab Indonesia memegang keketuaan ASEAN.

“Saat ini merupakan momentum yang tepat (untuk penyelesaian negosiasi CoC) karena Indonesia memegang keketuaan ASEAN,” kata Hikmahanto saat menyampaikan pidato dalam seminar bertajuk “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” yang digelar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama The Habibie Center, Rabu (8/2/2023).

Menurut Hikmahanto, terkait persengketaan di Laut Cina Selatan, Indonesia dipandang sebagai negara netral dan yang paling tidak memiliki kepentingan. Hal itu, ditambah sedang memegang keketuaan ASEAN, menguatkan Indonesia sebagai honest peace broker bagi negara-negara yang berkonflik di Laut Cina Selatan.

Dia berpendapat, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah memulai kembali negosiasi CoC setelah tertunda akibat adanya pandemi Covid-19 selama dua tahun. Hikmahanto menjelaskan, pada Agustus 2018, ASEAN dan Cina menyepakati Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text (SDNT). “Menurut menteri luar negeri Cina saat itu, CoC akan disepakati dalam jangka tiga tahun. Namun hingga saat ini CoC belum disepakati,” ucapnya.

Hikmahanto mengungkapkan, saat ini semua negara yang terlibat telah melakukan first reading sebelum melakukan negosiasi CoC. Dia menyarankan Pemerintah Indonesia untuk sangat teliti dan berhati-hati dalam membaca pasal per pasal dalam draf CoC tersebut.

Dia menjelaskan, inti dari CoC adalah tentang bagaimana ASEAN dan Cina dapat membuat ketentuan tentang perilaku dari negara-negara di Laut Cina Selatan dan memastikan mereka tidak terseret ke dalam konflik. “Karena kita sudah lihat, di Vietnam, misalnya, Cina dan Vietnam, kemudian insiden-insiden di Filipina, dan lain sebagainya. Yang kalau tidak diatur, ini akan menjadi sebuah pemicu terjadinya konflik bersenjata,” kata Hikmahanto.

Menurutnya, Cina masih bersikap dan bertindak sangat agresif di Laut Cina Selatan. Mereka terus melakukan reklamasi pulau di wilayah perairan tersebut. Beijing pun kerap terlibat insiden dengan beberapa negara ASEAN di Laut Cina Selatan. Hikmahanto mengungkapkan, saat ini Negeri Tirai Bambu telah menerbitkan undang-undang untuk mempersenjatai pasukan penjaga pantai dengan peralatan berat. Dia menilai, serangkaian hal itu menciptakan situasi yang tak kondusif untuk memulai kembali negosiasi CoC.

CoC merupakan salah satu isu yang dibahas dalam ASEAN Foreign Ministers (AFM) Retreat yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta pada 4 Februari lalu.  "Komitmen para negara anggota (ASEAN) untuk menyelesaikan negosiasi CoC sesegera mungkin, jelas," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai menghadiri AFM Retreat.  

Dia menyebut ada kebutuhan untuk menyepakati CoC yang substantif, efektif, dan dapat diterapkan. “Indonesia siap menyelenggarakan lebih banyak putaran negosiasi CoC tahun ini. Yang pertama akan digelar pada Maret,” ujar Retno.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan, niat ketua dan anggota ASEAN tahun ini adalah mengintensifkan negosiasi CoC. “Eksplorasi pendekatan baru akan dilakukan,” ucapnya sesuai Retno menyampaikan keterangan persnya.

Sidharto mengatakan, seperti dalam semua negosiasi, perundingan terkait CoC adalah proses. “Proses itu sendiri mungkin sepenting hasilnya. Jadi proses juga adalah kunci. Dan ini adalah sesuatu yang kami niatkan untuk intensifkan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika