REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim berjanji untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk memfasilitasi solusi damai bagi pemberontakan yang telah lama membara di Thailand selatan. Tawaran itu ia sampaikan selama kunjungan resmi ke Bangkok pada Kamis (9/2/2023).
Selama ini, lebih dari 7.300 orang telah tewas sejak 2004 dalam pertempuran antara pasukan Thailand dan kelompok bayangan di Thailand selatan. Kelompok ini mencari kemerdekaan bagi provinsi Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Songkhla yang mayoritas Muslim dan etnis Melayu, yang berbatasan dengan Malaysia.
Daerah itu adalah bagian dari kesultanan Patani yang dianeksasi Thailand dalam perjanjian tahun 1909 dengan Inggris. Anwar menekankan pemberontakan adalah masalah internal Thailand, tetapi ia mengatakan Malaysia akan melakukan apa saja untuk membantu menemukan solusi damai untuk konflik tersebut.
Jalan negosiasi damai ini sudah dimulai dengan menunjuk Zulkifli Zainal Abidin, 65, mantan kepala angkatan bersenjata Malaysia sebagai fasilitator proses tersebut. “Adalah tugas kita sebagai tetangga dan keluarga yang baik untuk melakukan apapun yang diperlukan dan diperlukan untuk memfasilitasi proses tersebut,” kata Anwar.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan kerja sama ini akan membantu mengatasi masalah di provinsi yang bergolak, khususnya pembangunan ekonomi yang lebih besar dan peningkatan konektivitas antara kedua negara.
Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok pemberontak utama yang terlibat dalam pembicaraan dengan pemerintah Thailand tidak berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters.
Sejak 2013, Malaysia telah membantu memfasilitasi pembicaraan damai antara kelompok separatis dan pemerintah Thailand tetapi prosesnya terganggu. Putaran terakhir pembicaraan dilanjutkan tahun lalu setelah penangguhan dua tahun karena pandemi.