Pimpinan DPR Sebut Papua Saat Ini Berstatus Darurat Sipil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menanggapi serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, serangan tersebut sudah membuat wilayah tersebut berstatus darurat sipil.

"Kita harapkan gini ya, harus dipahami Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil adalah gubernur, kepala daerah yang di depannya adalah otomatis penegakan hukum, kepolisian," ujar Lodewijk di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (10/2/203).

Baca Juga

DPR mendukung penuh operasi yang dilakukan oleh kepolisian di sana. "Termasuk upaya prioritas di mana mencari pilot, statusnya seperti apa, apakah beliau sembunyi, melarikan diri, atau disandera kita masih menunggu," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kepolisian bersama dengan jajaran TNI akan mempertebal keamanan di sejumlah wilayah di Papua yang dianggap rawan terjadinya penyerangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa dari masyarakat sipil.

"Tentunya penebalan (keamanan) di wilayah-wilayah rawan, daerah merah tentunya menjadi atensi kita. Sehingga jumlah KKB, serangan KKB kita harapkan bisa kita kurangi, khususnya munculnya korban di masyarakat," kata Sigit kepada wartawan usai Rapim TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Sigit menjelaskan, penanganan KKB di Papua menjadi fokus dari TNI-Polri. Apalagi, jelas dia, saat ini terdapat pengembangan daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Cenderawasih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, dia menegaskan, aparat keamanan juga tetap menjunjung hak asasi manusia (HAM) dalam penegakkan hukum terhadap kelompok separatis pro kemerdekaan Papua tersebut.

"Terhadap kelompok yang terus melakukan gangguan keamanan tentunya TNI-Polri sepakat bahwa kita akan melakukan penegakkan hukum secara tegas. Tentunya norma-norma terkait HAM tetap kita perhatikan," ujar Sigit.