Jumat 10 Feb 2023 17:36 WIB

Pemerintah Kabupaten/Kota Diharap Punya Strategi Mempercepat Penurunan Stunting

Angka prevalensi stunting secara nasional di Indonesia mengalami penurunan.

Penurunan angka stunting di Indonesia. Ilustrasi
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Penurunan angka stunting di Indonesia. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Angka prevalensi stunting secara nasional di Indonesia turun dari 24,4 persen di 2021 menjadi 21,6 persen di 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Namun pekerjaan belum usai, karena target pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo adalah mencapai penurunan hingga 14,4 persen tahun 2024. 

Untuk itu perlu kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta masyarakat terutama di 10 besar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, termasuk Sulawesi Selatan salah satunya dengan angka 27,2 persen.

Baca Juga

Hal ini tersirat saat peluncuran buku pedoman berjudul Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia di Makassar.

Acara peluncuran buku ini juga sebagai tanda dimulainya program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia di Makassar. Program yang telah berlangsung sejak 2021 ini adalah kerja sama Tanoto Foundation dan UNICEF untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting pada anak dengan berfokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemenuhan gizi yang positif.

“Setiap Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyusun strategi KPP dengan mempertimbangkan kearifan lokal sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif," ujar Andi Aslam Patonangi, Pj Sekda Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (10/2/2023).

Penurunan angka stunting di daerah akan dapat tercapai saat Kabupaten/Kota mampu meneropong permasalahan penyebab stunting yang ada di daerahnya secara tepat, mengidentifikasi cara-cara dan potensi lokal yang dapat digunakan untuk mengintervensi perilaku masyarakat setempat, serta dapat memberikan arahan pelaksanaan program dan pengukuran setelah program dilaksanakan," tambah Andi.

Pada kesempatan yang sama, Eddy Henry, Head of ECED Tanoto Foundation menyampaikan, “Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981, meneruskan komitmennya mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting  dengan prinsip kemitraan.”

“Buku pedoman ini berisi komponen-komponen penting yang diperlukan dalam strategi KPP seperti analisis situasi, rencana aksi implementasi, serta pemantauan dan evaluasi sehingga dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi dalam memastikan bahwa strategi komunikasi (Strakom) kabupaten/kota dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan dengan baik. Diharapkan juga dengan diluncurkannya buku pedoman ini, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan stunting semakin terarah dan benar-benar mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga,” ujar Eddy.

Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku Henky Widjaja mengapresiasi dukungan pemerintah Sulawesi Selatan yang terus berupaya menekan angka prevalensi stunting. “Strategi komunikasi yang kita luncurkan saat ini merupakan strategi komunikasi pertama di tingkat provinsi yang mendukung perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting,” kata Henky. 

“Semoga langkah yang kita ambil hari ini menjadi penggerak bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk memiliki strategi komunikasi yang dapat memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan menemukan potensi terbaik mereka,” sambung Henky.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement