REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi optimistis Indonesia dapat menjadi produsen halal dunia pada 2024. Potensi yang dimiliki Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan dengan peningkatan kontribusi ekspor halal.

"Dengan semakin aktif mensosialisasikan (komoditas produk halal), sama dengan mengawal agar para pelaku usaha di bidang kuliner menjadikan produknya masuk produk halal, pasti bisa prospektif lagi apalagi 2024 sudah declare jadi salah satu produsen halal dunia," kata Didi di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023).

Didi juga memandang, sosialisasi pengimplementasian kode 952 pada modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada asosiasi pelaku usaha berjalan dengan sangat baik. Kode 952 merupakan kodifikasi yang digunakan eksportir dalam pelaporan produk halal pada PEB. Sosialisasi ini merupakan ikhtiar pemerintah, untuk memastikan semua produk ekspor bersertifikat halal dapat tercatat dengan baik.

"Kodifikasi ini sangat baik, karena selama ini tanpa disadari kayak misal minyak goreng diekspor kan halal sebenarnya, cuman maslah sertifikasi dan administrasi belum sampai ke sana . Tapi sekarang sudah ada kode-kode khusus produk halal," ujarnya.

Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/2022 mencatat belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar 184 miliar dolar AS dan diprediksi dapat mencapai 281.6 miliar dolar AS di 2025. Sementara Bank Indonesia mencatat saat ini pertumbuhan sektor rantai nilai halal mencakup pertanian, makanan-minuman halal, fashion Muslim, dan pariwisata ramah Muslim mencapai 25,4 persen PDB nasional.

Dari sisi global, berdasarkan The State of Islamic Global Economy Report 2021 belanja konsumen muslim untuk produk gaya hidup (makanan, fashion, perjalanan, media/rekreasi, dan farmasi/kosmetika) pada 2020 tercatat senilai 1,9 triliun dolar AS. 

Besarnya potensi pasar ekonomi halal baik domestik maupun global tersebut membuka peluang bagi para pelaku industri halal untuk mendorong pertumbuhan produksi dan menjadi pemain kunci dalam industri halal global.

Pemerintah melalui KNEKS telah menyusun 13 program prioritas termasuk untuk pengembangan industri produk halal. Di antaranya berupa kodifikasi produk halal dan penyusunan masterplan industri produk halal. Serta pembentukan task force percepatan implementasi sertifikasi halal usaha mikro dan kecil, juga riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika