REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd Kadir menekankan bahwa Konsensus Lima Poin (5PC) yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) pada April 2021 soal Myanmar harus diterapkan secara penuh dan efektif. Dalam keterangan pers Kementerian Luar Malaysia pada Sabtu (11/2/2023), Zambry mengatakan Malaysia akan terus bekerja sama secara erat dan konstruktif dengan sesama negara anggota ASEAN dalam upaya membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan.

Malaysia, ujarnya, mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN di bawah keketuaan Indonesia dan melalui pengiriman utusan khusus untuk Myanmar, sepertiyang disetujui oleh ASEAN.

Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menekankan perhatian pada pembangunan "konsensus yang kuat dalam memberikan pesan yang kuat kepada rezim Myanmar" untuk mengakhiri diskriminasi, marginalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap rakyat Myanmar. Pernyataan itu ia sampaikan ketika memberikan pidato utama pada pertemuan Kamar Dagang Malaysia-Thailand di Bangkok, Jumat (10/2/2023).

Anwar menegaskan bahwa masalah Myanmar tidak boleh dibiarkan mengalihkan perhatian ASEAN dalam melanjutkan kerja sama untuk meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi ASEAN dan rakyatnya dalam mewujudkancita-citaKomunitas ASEAN.

Tiga dari lima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, dan penunjukan utusan khusus. Dua poin lainnya adalah soal penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

ASEAN, yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, saat ini beranggotakan 10 negara. Kesepuluh negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika