REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menegaskan menolak dan menentang setiap upaya yang menginginkan Indonesia mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

"Perilaku Israel bukan saja tidak berubah, melainkan malah bertambah kejam dan represif terhadap rakyat Palestina, tidak lagi membedakan apakah mereka milisi atau bukan milisi yang melakukan perlawanan," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Asia Pasifik Palestina di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tanggapan Arsul tersebut sekaligus merespons kian bertambahnya kesewenang-wenangan pemerintahan baru Israel di bawah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.

Bahkan, pembukaan hubungan diplomatik yang dilakukan sejumlah negara Arab tidak mengubah perangai Israel. Sikap melunak bangsa Arab terhadap Israel, menurut dia, tidak berbuah apa pun yang meringankan penderitaan bangsa Palestina.

Bagi PPP, lanjut Arsul, membela rakyat Palestina adalah bagian dari tugas konstitusional setiap partai politik dan masyarakat Indonesia. Alasannya, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menetapkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kewajiban menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Arsul Sani menyampaikan bahwa partainya bersama organisasi masyarakat Islam akan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Pasifik tentang Palestina berikutnya.

"Insyaallah, ini untuk lebih mengonsolidasikan dukungan umat islam Indonesia terhadap rakyat Palestina," ujarnya.

Konferensi Asia Pasifik Palestina dihadiri sekitar 700 peserta dari berbagai negara Asia Pasifik. Dari Indonesia, hadir berbagai perwakilan organisasi masyarakat Islam, khususnya sayap perempuan dari Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika