Senin 13 Feb 2023 04:50 WIB

Wali Kota Semarang Ajak Lurah Aktif Pantau Harga Komoditas

Wali Kota Semarang menekankan peran lurah menyikapi fluktuasi harga komoditas.

Ilustrasi pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan di Semarang.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Ilustrasi pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan di Semarang.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengajak jajaran lurah dan camat untuk proaktif memantau perkembangan harga komoditas di pasar-pasar tradisional di wilayah masing-masing.

"Lurah dan camat yang mempunyai daerah pasar, contoh wilayah Banyumanik ada (Pasar) Rasamala, (Pasar) Jatingaleh, perlu selalu memantau," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Jawa Tengah, Ahad (12/2/2023).

Baca Juga

Diakuinya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengenai fluktuasi harga komoditas memang pada Dinas Perdagangan, tetapi seluruh pihak harus saling bersinergi untuk membantu, termasuk lurah sebagai pemangku wilayah.

Ia mengatakan peran penting lurah dalam memantau fluktuasi harga dan ketersediaan komoditas, misalnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng bersubsidi "Minyakita" bisa segera melaporkan.

"Bagaimana bergerak bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Perdagangan. Bagian komunikasi dengan Bulog dari Dinas Ketahanan Pangan, nanti lurah camat bisa memantau," katanya.

Bahkan, Ita mengatakan bahwa keberadaan lurah dan camat justru bisa menjadi satuan tugas (satgas) pengawasan komoditas pangan karena mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, termasuk pedagang.

"Justru kalau satgas, ya, pengampu wilayah, lurah (dan) camat karena mereka yang bisa langsung bersinggungan. Kalau bicara Dinas Perdagangan orangnya seberapa, walaupun ada lurah (kepala) pasar ya," ujarnya.

Artinya, lurah dan camat diharapkan bisa membantu memantau fluktuasi harga komoditas pangan secara rutin untuk dilaporkan sehingga bisa segera dilakukan langkah penanganan atau antisipasi.

Menurut dia, Pemerintah Kota Semarang juga sudah memiliki badan usaha milik petani (BUMP) untuk membantu menjaga kestabilan harga komoditas, terutama agar tidak anjlok ketika panen.

"Kemarin, saya dapat laporan ketua BUMN cari wilayah-wilayah (penghasil, red.) beras, seperti Kabupaten Semarang yang disiapkan untuk wilayah Mijen dan Gunungpati," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement